DIGIMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong optimalisasi usulan program LAUTRA agar lebih maksimal dan terintegrasi, dengan fokus utama pada kebutuhan riil masyarakat di kawasan konservasi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat sinkronisasi data usulan proposal LAUTRA yang digelar Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pangkalan IV Objek Wisata Hiu Paus Botubarani, merupakan bagian dari proses pematangan dokumen sebelum diajukan ke pemerintah pusat.
Rapat ini bertujuan memastikan seluruh usulan program dari desa, kecamatan, hingga kabupaten dapat terakomodasi secara maksimal dalam proposal.
Program LAUTRA merupakan pendanaan dari pemerintah pusat, dengan pelaksanaan di daerah sehingga harus menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Kepala Disparekrafpora Gorontalo, Sultan Kalupe, menegaskan pentingnya penyelarasan usulan agar tidak ada program prioritas masyarakat yang terlewat.
“Proposal yang disusun oleh tim, baik dari dinas maupun desa, itu sudah akan difinalkan,” ujarnya.
Ia menambahkan perlunya pendalaman agar seluruh kebutuhan masyarakat benar-benar masuk dalam dokumen usulan.
“Namun kami masih melihat perlunya pendalaman agar semua yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat benar-benar masuk,” katanya.
Menurut Sultan, mekanisme pengajuan program bersifat terbuka dan memberi ruang luas bagi semua pihak untuk mengusulkan program.
“Lebih baik usulan banyak daripada sedikit,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar peluang anggaran tidak terlewat hanya karena kurangnya usulan program dari daerah.
Peran pemerintah desa disebut menjadi kunci dalam proses pengajuan proposal ke pemerintah pusat.
“Tanpa usulan dari desa, maka proposal tidak akan berjalan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dasar penentuan program oleh pemerintah pusat sangat bergantung pada usulan dari desa.
Dalam rapat tersebut, peserta diminta menelaah kembali usulan agar selaras dan saling mendukung antar pihak.
Dokumen perencanaan seperti Detail Engineering Design (DED) juga dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam penyusunan proposal.
Sultan menegaskan bahwa seluruh usulan harus benar-benar dibutuhkan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Yang terpenting adalah usulan tersebut benar-benar dibutuhkan, terintegrasi, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Sultan.
Rapat ini melibatkan OPD, pemerintah kabupaten, kecamatan, Pokdarwis, serta kelompok masyarakat yang turut berperan dalam penyusunan usulan program.(*)
