DIGIMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi menerbitkan Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 360/BPBD/1005/VII/2026 tentang Kesiapsiagaan dan Antisipasi Ancaman Bencana Kekeringan, Krisis Air Bersih, serta Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Musim Kemarau Tahun 2026.
Surat edaran yang ditetapkan pada 17 Juli 2026 itu ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Gorontalo.
Langkah tersebut diambil untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau berdasarkan informasi resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Gorontalo, Syahbuddin Buata, mengatakan surat edaran menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan mitigasi sejak dini.
“Surat edaran ini merupakan langkah antisipatif Pemerintah Provinsi Gorontalo agar seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, krisis air bersih, maupun kebakaran hutan dan lahan,” ujar Syahbuddin, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, penanganan harus dilakukan sejak dini agar dampak musim kemarau terhadap masyarakat dapat ditekan.
Pemerintah kabupaten dan kota diminta segera melakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan kekeringan maupun Karhutla, Pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah mitigasi dan penyaluran bantuan apabila terjadi kondisi darurat.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat pencegahan dan pengendalian Karhutla melalui peningkatan patroli di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.
Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan selama musim kemarau.
Surat edaran tersebut turut menekankan optimalisasi infrastruktur pengelolaan air, seperti embung, waduk, saluran irigasi, hingga fasilitas penyediaan air bersih.
“Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan cadangan logistik dan bantuan air bersih sejak sekarang. Dengan persiapan yang matang, distribusi bantuan dapat dilakukan lebih cepat apabila masyarakat mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih,” kata Syahbuddin.
Di sektor pertanian, pemerintah daerah diminta melakukan langkah mitigasi untuk menjaga produktivitas lahan dan mengantisipasi penurunan hasil panen akibat berkurangnya ketersediaan air.
Pemerintah juga diminta meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai penghematan penggunaan air, kewaspadaan terhadap kebakaran, dan partisipasi aktif menjaga lingkungan selama musim kemarau.
Sebagai penguatan kesiapsiagaan, seluruh pemerintah daerah diwajibkan mengaktifkan Posko Siaga Darurat Bencana guna mempercepat koordinasi lintas sektor apabila terjadi kondisi darurat.
Setiap perkembangan situasi di daerah juga harus dilaporkan secara berkala kepada Gubernur Gorontalo melalui BPBD Provinsi Gorontalo sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.
Syahbuddin mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak, tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta segera melaporkan titik api atau indikasi kekeringan kepada pemerintah setempat.
“Dengan sinergi antara pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, dan masyarakat, kita berharap Gorontalo dapat melewati musim kemarau tahun ini dengan aman serta meminimalkan risiko bencana,” pungkasnya.(*)
