DIGIMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan tidak pernah mengintervensi penetapan tarif di destinasi wisata Hiu Paus Botubarani, Kabupaten Bone Bolango.
Penegasan itu disampaikan setelah Disparekrafpora Provinsi Gorontalo menggelar pertemuan dengan pengelola destinasi untuk menyikapi informasi yang berkembang di masyarakat.
Pertemuan dilakukan bersama Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Ketua Pangkalan Perahu, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Dialog tersebut bertujuan menyamakan persepsi serta memastikan informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan wisatawan.
Ketua Pokdarwis Hiu Paus Botubarani, Wahab, mengatakan pihaknya telah mencermati pemberitaan yang berkembang mengenai pengelolaan destinasi.
Menurut Wahab, substansi pemberitaan terkait penataan dan pengelolaan destinasi bersifat positif. Namun, judul pemberitaan dinilai dapat memunculkan persepsi keliru.
“Kami sudah membacanya, isi beritanya bagus karena berbicara tentang upaya penataan dan pengelolaan destinasi. Judulnya mungkin yang terlihat seolah-olah sudah ada keputusan kenaikan tarif, padahal belum ada keputusan seperti itu,” ujar Wahab.
Wahab menegaskan pengelola siap memberikan klarifikasi kepada masyarakat apabila muncul pertanyaan mengenai informasi tersebut.
“Kami siap membantu memberikan klarifikasi apabila ada masyarakat atau wisatawan yang bertanya. Kami juga berharap Pemerintah Provinsi tidak berhenti memberikan perhatian kepada Botubarani,” katanya.
Kepala Disparekrafpora Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, mengapresiasi sikap terbuka para pengelola yang mengedepankan komunikasi dan kebersamaan dalam pengembangan destinasi.
“Pemerintah Provinsi tidak pernah mengintervensi penetapan tarif, melainkan hadir sebagai mitra masyarakat melalui pendampingan, edukasi, dan penguatan tata kelola destinasi,” ujar Sultan.
Sultan menjelaskan komitmen pemerintah diwujudkan melalui berbagai upaya penguatan pengelolaan kawasan, termasuk mendorong konsep konservasi dan penataan destinasi.
Melalui Program LAUTRA, Pemerintah Provinsi juga telah mengusulkan dukungan pembiayaan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai lebih dari Rp3 miliar.
Usulan tersebut ditujukan untuk penataan kawasan, peningkatan fasilitas, dan perbaikan tata kelola destinasi Hiu Paus Botubarani.
Menurut Sultan, langkah itu merupakan bentuk keseriusan pemerintah menjaga keseimbangan antara pelestarian hiu paus, peningkatan kualitas layanan wisata, dan kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan, kami ingin Botubarani tidak hanya dikenal karena daya tarik hiu pausnya, tetapi juga menjadi contoh destinasi wisata yang dikelola secara profesional, mengedepankan konservasi, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tutup Sultan.(*)
