DIGIMEDIA.ID – Pemerintah resmi menerapkan transformasi budaya kerja dan efisiensi energi mulai 1 April 2026, termasuk kebijakan work from home (WFH) bagi ASN setiap Jumat.
Kebijakan ini disampaikan oleh Setkab RI, Teddy Indra Wijaya yang mengajak masyarakat dan pelaku usaha mendukung langkah pemerintah secara aktif.
Ia menekankan pentingnya partisipasi bersama dalam menjaga stabilitas dan produktivitas nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Pemerintah menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini tetap stabil, dengan stok BBM aman serta kondisi fiskal yang terjaga.
Dalam implementasinya, ASN diwajibkan bekerja dari rumah satu hari setiap pekan, tepatnya setiap Jumat, sementara sektor swasta dianjurkan mengikuti pola serupa.
Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat digitalisasi layanan, serta mengurangi mobilitas masyarakat yang berdampak pada konsumsi energi nasional.
Meski demikian, sejumlah sektor tetap menjalankan work from office secara normal, khususnya layanan publik dan sektor strategis.
Sektor kesehatan, keamanan, kebersihan, industri, energi, air, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan dipastikan tetap berjalan tanpa perubahan signifikan.
Kegiatan belajar mengajar di sekolah juga tetap berlangsung secara tatap muka tanpa penyesuaian kebijakan.
Selain pengaturan kerja, pemerintah menerapkan efisiensi melalui pengurangan perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.
Penggunaan kendaraan dinas turut dibatasi, dengan dorongan pemanfaatan transportasi publik sebagai bagian dari penghematan energi nasional.
Di sisi anggaran, pemerintah melakukan refocusing sebesar Rp121 hingga Rp130 triliun untuk dialihkan ke program prioritas, termasuk pemulihan wilayah Sumatera.
Kebijakan ini diperkirakan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp20 triliun untuk kebutuhan prioritas lainnya.
Pada sektor energi, pembelian BBM subsidi kini mewajibkan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas maksimal 50 liter per hari bagi non-angkutan umum.
Pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga BBM subsidi maupun non-subsidi dalam kebijakan terbaru ini.
Program makan bergizi gratis juga mengalami penyesuaian menjadi lima hari per minggu, kecuali bagi daerah 3T dan wilayah dengan stunting tinggi.
Menutup pernyataannya, Teddy Indra Wijaya mengajak seluruh pihak untuk mendukung kebijakan transformasi budaya kerja yang tengah dijalankan pemerintah.
Partisipasi masyarakat dan dunia usaha menjadi kunci dalam menjaga stabilitas serta produktivitas nasional di tengah dinamika kebijakan yang terus berkembang.
Pemerintah memastikan setiap langkah yang diambil tetap terkendali dan bersifat adaptif, dengan komunikasi yang terbuka kepada publik jika terjadi perubahan kebijakan ke depan.
“Sekali lagi, pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha mari terus berpartisipasi, mari tetap tenang, tetap produktif, semua terkendali.” kata teddy.(*)
