DIGIMEDIA.ID – Pemerintah Indonesia memastikan tambahan 12 persen saham pada PT Freeport Indonesia akan diperoleh tanpa biaya akuisisi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perpanjangan kerja sama yang sekaligus meningkatkan kepemilikan Indonesia dari 51 persen menjadi 63 persen pada 2041.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, tambahan saham tersebut merupakan bagian dari skema divestasi dalam rangka perpanjangan izin operasi.
“Perpanjangannya kita lakukan dengan maksud agar bisa dilakukan eksplorasi di awal dengan menambah 12 persen saham kepada negara. Jadi dilakukan divestasi 12 persen ini tanpa ada biaya apapun khususnya untuk pengambilalihan 12 persen,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Washington DC, Jumat (20/2/2026).
Selain peningkatan kepemilikan, pemerintah menegaskan bahwa skema perpanjangan kontrak harus memberikan penerimaan negara yang lebih besar dibanding periode sebelumnya.
Optimalisasi royalti, pajak, hingga kontribusi bagi pemerintah daerah Papua menjadi bagian dari negosiasi.
Bahlil menekankan, pendapatan negara pada masa perpanjangan hingga 2041 harus jauh lebih tinggi, termasuk dari sektor emas dan tembaga.
Pemerintah juga memastikan proses ini tetap mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selama dua tahun terakhir, pemerintah bersama MIND ID dan Freeport-McMoRan telah melakukan komunikasi serta negosiasi.
Langkah ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan operasional tambang di Papua, mengingat puncak produksi Freeport diproyeksikan terjadi pada 2035.
Saat ini, produksi konsentrat Freeport dalam kondisi normal mencapai sekitar 3,2 juta ton per tahun, yang menghasilkan lebih dari 900 ribu ton tembaga dan sekitar 50–60 ton emas.
Setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU), pemerintah akan melanjutkan pembahasan teknis terkait aspek administrasi dan skema pendanaan eksplorasi yang akan ditanggung bersama sesuai porsi kepemilikan saham.
Di sektor migas, pemerintah juga membuka komunikasi dengan ExxonMobil terkait rencana perpanjangan operasi hingga 2055.
Dalam skema tersebut, direncanakan tambahan investasi sekitar USD 10 miliar guna menjaga dan meningkatkan produksi minyak yang saat ini berada pada kisaran 170–185 ribu barel per hari.
Pemerintah menegaskan seluruh proses negosiasi, baik di sektor tambang maupun migas, akan tetap mengedepankan kepentingan nasional.
“Tentu dalam bernegosiasi kami akan mengedepankan kepentingan negara lebih ke depan karena Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana diarahkan Bapak Presiden, kita harus mengedepankan kepentingan negara,” tandas Bahlil.(*)
