Kunjungi Juga Channel Kami
Google News
DIGIMEDIA.ID – RSUD Hasri Ainun Habibie, yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, kini menawarkan layanan hemodialisa bagi pasien yang mengalami gangguan ginjal.
Layanan ini diresmikan oleh Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono dan Penjabat Sekretaris daerah Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki pada Senin (23/10/2023).
Ruangan hemodialisa ini dilengkapi dengan lima bed dan lima mesin hemodialisis, dan siap memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.
Penjabat Gubernur Gorontalo Budiyanto Sidiki mengatakan, layanan hemodialisa ini merupakan salah satu program prioritas daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas sarana dan prasaranan di bidang pendidikan dan kesehatan.
Budiyanto juga menyebutkan, pada tanggal 7 September 2023, Pemprov Gorontalo telah menandatangani pernyataan komitmen bersama dengan seluruh rumah sakit yang menjadi lokus layanan prioritas.
Selain itu, Pemprov Gorontalo juga telah melakukan perjanjian kerjasama dengan rumah sakit pengampu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan.
Dijelaskannya layanan hemodialisa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Gorontalo. Karena, penyakit ginjal merupakan salah satu penyakit rawat nginap terbesar di provinsi ini.
“Kami juga menyadari bahwa penyakit ginjal merupakan salah satu penyakit rawat nginap terbesar di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, kami mengapresiasi kerja sama operasional antara RS Ainun Habibie dengan penyedia alat atau pihak ketiga,” kata Budiyanto dalam sambutannya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan, pemerintah pusat sedang berupaya untuk membangun pusat-pusat cuci darah di daerah-daerah selain kota besar.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi antrian panjang pasien cuci darah yang masih terjadi di kota-kota besar.
“Kami berharap tidak hanya di RS Hasri Ainun Habibie ini, kami bisa menambah lagi instalasi cuci darah di rumah sakit atau klinik lain di daerah. Sehingga pelayanan kesehatan gagal ginjal kronis bisa lebih merata,” ujarnya.(*)
