BONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan daerah untuk menjaga daya beli, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Langkah tersebut menjadi perhatian Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa yang juga Ketua Harian TP2DD saat mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD secara virtual.
Iwan mengikuti Rakornas bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dari Ruang Rapat Sekda, Kamis (24/9/2026), untuk memperkuat koordinasi kebijakan daerah dengan arah nasional.
Menurut Iwan, pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan daerah perlu berjalan beriringan karena stabilitas harga juga membutuhkan tata kelola ekonomi serta transaksi yang efektif.
“Digitalisasi bukan hanya soal mengubah transaksi tunai menjadi non-tunai, tetapi bagaimana teknologi dapat membuat pelayanan pemerintah lebih efektif, transaksi lebih mudah, dan aktivitas ekonomi masyarakat semakin berkembang,” ujar Iwan.
Bone Bolango, kata Iwan, akan terus memperkuat implementasi P2DD dan ETPD dengan mendorong pemanfaatan transaksi digital dalam pemerintahan maupun aktivitas ekonomi masyarakat.
Digitalisasi juga diarahkan untuk memperluas akses pelaku UMKM terhadap layanan keuangan dan transaksi digital sehingga aktivitas usaha dapat bergerak lebih cepat serta menjangkau pasar lebih luas.
Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga. Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi terus diperhatikan.
Kebijakan tersebut diarahkan agar pengendalian inflasi dan digitalisasi memberikan manfaat bagi masyarakat melalui harga yang terkendali, daya beli terjaga, serta transaksi yang semakin mudah.
“Yang kita dorong adalah bagaimana pengendalian inflasi dan digitalisasi ini benar-benar bermuara pada masyarakat. Harga tetap terkendali, daya beli terjaga, transaksi semakin mudah, dan ekonomi daerah terus bergerak,” kata Iwan.
Karena itu, koordinasi pemerintah daerah, sektor pangan, perbankan dan berbagai pihak terkait perlu terus diperkuat sebagai bagian dari ekosistem perekonomian daerah.
Iwan menegaskan digitalisasi keuangan diarahkan bukan sekadar mengubah cara bertransaksi, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.
“Bagi Bone Bolango, digitalisasi diarahkan tidak sekadar sebagai perubahan cara bertransaksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta memperluas akses ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Transformasi digital tersebut terus didorong berjalan seiring dengan pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat Bone Bolango.
Rakornas yang dirangkaikan dengan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 mengusung tema penguatan ketahanan pangan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah.
Forum dibuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi.(*)
