DAERAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato mewaspadai potensi banjir rob dan gelombang pasang yang dapat mengganggu aktivitas Bandara Panua jika kawasan penyangga pesisir mengalami kerusakan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato, Iskandar Datau, saat menghadiri sosialisasi tugas dan fungsi pengelolaan kawasan konservasi yang digelar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara di Kantor Bupati Pohuwato.
Iskandar menjelaskan, keberadaan kawasan penyangga di wilayah pesisir memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan infrastruktur, termasuk Bandara Panua yang diproyeksikan terus berkembang. Karena itu, perlindungan ekosistem pesisir perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan kawasan konservasi di Pohuwato.
“Jika kawasan penyangga di wilayah pesisir sudah terbuka, maka ada potensi ancaman banjir rob maupun gelombang pasang yang dapat mengganggu aktivitas bandara ke depan,” ungkap Iskandar, dikutip dari site Pohuwato, Sabtu (14/11/2026).
Ia berharap kawasan pesisir tetap dipertahankan agar fungsi ekologisnya tidak semakin menurun. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keberadaan kawasan penyangga sekaligus mengantisipasi potensi gangguan terhadap aktivitas bandara akibat perubahan kondisi lingkungan.
Perhatian Pemkab Pohuwato terhadap perlindungan pesisir juga berkaitan dengan kondisi Cagar Alam Tanjung Panjang yang mengalami degradasi fungsi cukup signifikan. Iskandar menyebut perubahan fungsi kawasan tersebut diperkirakan telah mencapai sekitar 80 persen, termasuk adanya aktivitas pertambangan di dalam kawasan cagar alam.
Menurut Iskandar, diperlukan formulasi dan langkah konkret untuk mempertahankan keberadaan Cagar Alam Tanjung Panjang sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi ekologis penting. Perlindungan kawasan tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu dibahas bersama pemerintah daerah dan BKSDA.
Dalam kesempatan yang sama, Iskandar juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Pohuwato memiliki dua kawasan cagar alam, yakni Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang. Cagar Alam Panua telah ditetapkan sebagai kawasan hutan sejak 1938, ketika Indonesia masih berada dalam masa pemerintahan kolonial Belanda.
Ia menjelaskan, ketentuan sebelumnya membatasi aktivitas pemanfaatan di dalam kawasan cagar alam, bahkan kayu yang tumbang secara alami tidak boleh dimanfaatkan. Namun, adanya regulasi baru membuat pemerintah daerah perlu memahami ketentuan serta peluang penyelesaian berbagai persoalan pengelolaan kawasan.
Selain persoalan konservasi, Pemkab Pohuwato turut menyampaikan kendala penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dari 10 blok WPR yang telah ditetapkan, beberapa lokasi berada di kawasan penyangga atau buffer zone cagar alam.(*)
