ADV Honda
Honda Krida Shine Effect
Honda Krida

Pelunasan Biaya Haji Gorontalo Tembus 12 Persen, Tertinggi Kedua Nasional

87
×

Pelunasan Biaya Haji Gorontalo Tembus 12 Persen, Tertinggi Kedua Nasional

Sebarkan artikel ini
Desain tanpa judul 32
Promo Digimedia
Iklan akan Menutup Dalam 10 detik
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Gorontalo, Dr. H. Mansur Masir, bersama jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI dalam kegiatan audit kepatuhan di Gedung Musdalifah, Gorontalo, Jumat (13/11/2026).

DAERAH – Capaian pelunasan biaya haji Provinsi Gorontalo menembus angka 12 persen hingga pertengahan November 2026. Persentase tersebut menempatkan Gorontalo pada urutan kedua tertinggi secara nasional di bawah Sulawesi Selatan yang mencapai 14,9 persen.

Keberhasilan menembus peringkat dua nasional itu disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Gorontalo, Dr. H. Mansur Masir, dalam kunjungan kerja Tim Audit Kepatuhan Inspektorat Wilayah II di Gedung Musdalifah, Jumat (13/11/2026).

Di hadapan tim auditor pusat, Mansur memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji pada akhir tahun ini berjalan lancar dari tingkat provinsi hingga Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Proses pelunasan biaya haji terus bergulir beriringan dengan pelaksanaan audit kepatuhan tahun anggaran 2026.

“Untuk proses pelunasan yang sedang berlangsung, capaian Provinsi Gorontalo telah menyentuh angka 12 persen. Capaian ini menempatkan Gorontalo pada urutan kedua tertinggi secara nasional setelah Sulawesi Selatan yang berada di angka 14,9 persen,” ujar Mansur.

Menanggapi hal itu, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI, Ade Mukhtar, mengapresiasi capaian kinerja Gorontalo. Ia secara khusus memuji catatan bersih wilayah tersebut yang tercatat nihil laporan pelanggaran sepanjang tahun 2026 berjalan.

“Alhamdulillah, untuk wilayah Gorontalo tidak ada laporan pelanggaran yang masuk. Mudah-mudahan kondisi bersih ini terus dipertahankan dengan cara peduli terhadap lingkungan kerja dan mencegah benih-benih pelanggaran sejak dini,” kata Ade Mukhtar.

Agar catatan bersih tanpa pelanggaran itu tetap terjaga, Ade turut mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan selama 10 hari kerja berturut-turut ditegaskan terancam sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.(*)

Honda Krida Shine Effect
Honda Krida
UMGO