DIGIMEDIA.ID – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo menyebut baru satu SMA di Provinsi Gorontalo yang memenuhi kriteria Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Paripurna.
Data tersebut disampaikan saat Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sekolah Siaga Kependudukan yang dibuka Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, Sofyan Tambipi, Selasa (21/7/2026), di Aula Kantor BKKBN Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan Data Pendidikan Kependudukan Tahun 2026 untuk jenjang SMA/sederajat, terdapat 189 sekolah di Provinsi Gorontalo.
Dari jumlah tersebut, sembilan sekolah berstatus SSK kategori terdaftar, empat sekolah atau sekitar 2,67 persen mencapai kategori SSK Dasar, dan hanya satu sekolah atau sekitar 0,67 persen yang mencapai kategori SSK Paripurna.
Sofyan mengatakan capaian tersebut menunjukkan implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan masih memerlukan penguatan melalui pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.
“Sekolah Siaga Kependudukan bukan sekadar program, tetapi menjadi ruang pembelajaran bagi peserta didik untuk memahami pentingnya perencanaan kehidupan, membangun karakter, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” ujar Sofyan.
Menurutnya, pendidikan kependudukan merupakan investasi jangka panjang karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga, pembangunan karakter, serta kesiapan generasi muda menghadapi perubahan sosial dan ekonomi.
Sofyan juga menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda di tengah derasnya arus informasi digital, termasuk fenomena Fear of Missing Out (FOMO) dan meningkatnya kecenderungan sebagian remaja yang takut menikah karena alasan ekonomi, karier, maupun kekhawatiran terhadap masa depan.
Melalui Program SSK, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perencanaan kehidupan, kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga, dan pembangunan karakter sehingga mampu mengambil keputusan secara bijak dan bertanggung jawab.
Dinkes P2KB menilai tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Provinsi Gorontalo dalam memanfaatkan bonus demografi, ketika jumlah penduduk usia produktif mendominasi struktur penduduk.
“Bonus demografi adalah peluang yang tidak datang dua kali. Karena itu, kita harus menyiapkan generasi muda sejak di bangku sekolah agar memiliki pengetahuan, karakter, dan kompetensi yang mampu membawa Gorontalo semakin maju dan berdaya saing,” kata Sofyan.
Sosialisasi dan Bimtek SSK dilaksanakan selama dua hari, 21–22 Juli 2026, sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Implementasi Program Pendidikan Kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan yang dilaksanakan pada 7 Juli 2026.
Sebanyak 36 peserta mengikuti kegiatan tersebut, terdiri atas 12 kepala sekolah pada sesi sosialisasi dan 24 guru pada Bimtek penyusunan Modul Ajar Terintegrasi Sekolah Siaga Kependudukan.
Seluruh peserta berasal dari 12 satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.
Selama pelaksanaan, peserta mendapatkan materi mengenai kebijakan pelaksanaan SSK, pemanfaatan aplikasi SI MONEVPENDUK, pengembangan Pojok Kependudukan, serta penyusunan Modul Ajar Terintegrasi Pendidikan Kependudukan yang dapat diterapkan langsung di sekolah masing-masing.(*)
