DAERAH – Antrean kendaraan di empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mendorong Pemerintah Kabupaten Pohuwato membentuk satuan tugas (Satgas) pengawasan BBM. Langkah ini disepakati bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memperkuat pengawasan distribusi dan penanganan antrean.
Pembentukan Satgas dibahas dalam rapat yang dipimpin Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, didampingi Wakil Bupati Iwan S. Adam, di ruang kerja Wakil Bupati, Senin (16/11/2026). Tim tersebut melibatkan pemerintah daerah, unsur Forkopimda, dan instansi terkait.
Empat SPBU yang menjadi perhatian pemerintah daerah berada di Kecamatan Marisa, Paguat, Randangan, dan Popayato. Dari sejumlah lokasi itu, kondisi antrean di SPBU Marisa menjadi persoalan paling menonjol karena memunculkan berbagai kritik dari masyarakat.
Saipul mengatakan antrean panjang telah menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan bersama. Pemerintah daerah menilai keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk merumuskan langkah konkret dalam memperbaiki kondisi distribusi BBM di wilayah Pohuwato.
“Persoalan antrean panjang ini menjadi fenomena yang terkadang memunculkan kritik sangat tajam kepada pemerintah daerah. Karena itu, perlu ada langkah konkret dan keterlibatan semua pihak untuk mencari solusi,” ungkap Saipul.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga membahas pengaturan aktivitas di SPBU serta pengawasan penyaluran BBM. Saipul menyebut sebelumnya telah diterbitkan surat terkait pengaturan aktivitas SPBU untuk mengantisipasi antrean panjang, dengan pelaksanaan berdasarkan pemantauan dan temuan dinas terkait.
Pembentukan Satgas menjadi salah satu hasil pembahasan bersama Forkopimda. Tim ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengawasi distribusi BBM sekaligus menangani persoalan antrean yang terjadi di sejumlah SPBU.
Saipul menegaskan pemerintah daerah membutuhkan dukungan seluruh pihak agar pengawasan berjalan efektif. Ia meminta Satgas yang telah disepakati segera menjalankan tugas di lapangan, bukan hanya berhenti pada keputusan rapat.
“Penting kebersamaan dan keterlibatan dalam memerangi hal ini. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya dukungan dari semua lintas sektor. Olehnya, penting rapat ini menghasilkan pembentukan Satgas. Begitu terbentuk hari ini, Satgas sudah harus eksis di lapangan,” tegas Saipul.(*)














