DAERAH – Sebanyak delapan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Gorontalo gagal menerima bantuan pemberdayaan sosial ekonomi tahun 2026 senilai Rp5 juta per keluarga. Penyaluran dibatalkan karena sebagian penerima terindikasi melakukan judi online dan lainnya berpindah domisili.
Dari 171 KPM yang diusulkan, hanya 163 keluarga dinyatakan memenuhi persyaratan penyaluran. Hasil verifikasi tersebut membuat bantuan senilai Rp40 juta untuk delapan KPM tidak dapat disalurkan.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Keluarga Penerima Manfaat dan Pendamping Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Tahun 2026 di BLY, Rabu (11/11/2026).
“Dari 171 Keluarga Penerima Manfaat, yang memenuhi persyaratan penyaluran itu sebanyak 163 KPM,” ujar Indra Gobel.
Ia menjelaskan, delapan keluarga lainnya tidak dapat menerima bantuan karena terdapat indikasi keterlibatan dalam aktivitas perjudian daring serta perpindahan alamat atau domisili.
“Sementara 8 KPM lainnya tidak dapat disalurkan karena adanya indikasi keterlibatan aktivitas perjudian daring dan adapula yang pindah alamat atau domisili,” tambahnya.
Indra menegaskan, keberhasilan program pemberdayaan sosial ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya bantuan yang diberikan pemerintah. Ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap ketentuan, dan tanggung jawab penerima dalam memanfaatkan dana juga menjadi bagian penting.
“Dukungan pemerintah seharusnya benar-benar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan justru untuk aktivitas ilegal, apalagi buat judi,” tegasnya.
Dari hasil penetapan penerima tersebut, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp815 juta untuk 163 KPM. Masing-masing keluarga memperoleh Rp5 juta yang dialokasikan sebagai modal usaha produktif, bukan bantuan untuk kebutuhan konsumtif.
Program pemberdayaan sosial ekonomi ini merupakan program Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar.
Indra menjelaskan, pemberian modal usaha perlu disertai kemampuan mengelola usaha agar dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara produktif. Karena itu, penerima bantuan juga mendapatkan pembekalan melalui pelatihan peningkatan kapasitas keluarga.
Materi pelatihan mencakup perencanaan usaha, pengelolaan modal, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, hingga pencarian peluang pasar. Kemampuan tersebut dinilai penting untuk membantu penerima mengembangkan usaha sesuai potensi ekonomi yang dimiliki.
“Ada masyarakat yang memiliki keterampilan tetapi belum memahami cara mengelola keuangan, ada yang sudah menjalankan usaha kecil namun masih mengalami kesulitan dalam pemasaran,” pungkas Indra.(*)
