KAMPUS – niversitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGO) memperbarui arah kurikulum Program Studi S1 Administrasi Publik agar kompetensi lulusan lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja, sekaligus mendukung peningkatan standar pendidikan menuju akreditasi unggul.
Upaya tersebut dibahas melalui Lokakarya Kurikulum yang melibatkan organisasi profesi, akademisi, mahasiswa, alumni, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), serta para pemangku kepentingan di Aula Rektorat Lantai III UMGO, Rabu (4/11/2026).
Wakil Rektor I UMGO, Dr. Muh. Firyal Akbar, M.Si., menyampaikan bahwa kurikulum Administrasi Publik telah berjalan kurang lebih lima tahun sejak pembaruan terakhir. Evaluasi diperlukan agar materi pembelajaran tetap relevan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan pengguna lulusan.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting mengingat kurikulum S1 Administrasi Publik telah melalui kurang lebih lima tahun sejak pembaruan terakhir,” tandasnya.
Dr. Firyal menekankan bahwa perubahan bidang Administrasi Publik menuntut perguruan tinggi untuk terus menyesuaikan proses pendidikan. Kurikulum perlu menjembatani kebutuhan instansi pemerintah, sektor swasta, dan dunia usaha dengan profil serta kompetensi lulusan yang dihasilkan.
Dengan penyelarasan tersebut, proses pembelajaran diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian studi, tetapi juga membekali mahasiswa dengan kemampuan yang dibutuhkan ketika memasuki lingkungan profesional.
Penyesuaian kurikulum tersebut tidak hanya berkaitan dengan materi pembelajaran, tetapi juga standar kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan. Aspek ini menjadi perhatian organisasi profesi dalam memastikan kurikulum Administrasi Publik sesuai dengan kebutuhan bidang keilmuan dan dunia kerja.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Wilayah Gorontalo–Sulawesi Utara, Dr. Ellys Rachman, S.Sos., M.Si., turut menekankan pentingnya standar kompetensi dalam pengembangan kurikulum Administrasi Publik.
Ellys menjelaskan bahwa penyusunan kurikulum harus mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) juga perlu diperhatikan agar proses pembelajaran benar-benar mendukung pencapaian kompetensi lulusan.
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama dalam menyiapkan akses, pengetahuan, dan bekal kompetensi yang baik bagi mahasiswa agar memiliki peluang lebih luas untuk memasuki dunia kerja.
Keterlibatan organisasi profesi, mahasiswa, alumni, dosen, dan stakeholder dalam lokakarya menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan untuk penyelarasan kurikulum. Kolaborasi tersebut diharapkan membuat materi pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan.
Lokakarya ini juga menghadirkan perwakilan LLDikti Wilayah XVI, Dr. Irwan Halid, M.Si., sebagai narasumber. Kegiatan diikuti Dekan Fakultas Ilmu Sosial UMGO, Dr. Apris Ara Tilome, M.Si., Ketua Program Studi S1 Administrasi Publik, Dr. Rifka S. Akibu, M.Si., tim asesor, perwakilan LP3M, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, serta stakeholder terkait.(*)
