KOTA GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo meminta pengurus majelis taklim melengkapi administrasi dan legalitas organisasi agar lebih mudah mengakses bantuan dari pemerintah maupun Kementerian Agama.
Asisten II Setda Kota Gorontalo Abdul Hafidz Daud mengatakan, status legal organisasi menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam memberikan dukungan, termasuk bantuan anggaran.
Menurut Abdul Hafidz, majelis taklim yang telah terdaftar secara resmi akan lebih mudah memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah, sehingga aspek administrasi perlu diperhatikan pengurus.
“Apabila ini terdaftar, maka akan lebih mudah untuk memperoleh bantuan, baik dari Kemenag maupun dari pemerintah daerah,” kata Abdul Hafidz saat sambutannya pada rangkaian kegiatan Milad ke-4 Majelis Taklim Rabiatul Adawiyah di Gedung BLY Kota Gorontalo, Kamis (17/9/2026).
Ia menjelaskan, legalitas organisasi tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam menyalurkan dukungan yang bersumber dari anggaran publik.
Administrasi yang tertib juga membuat keberadaan majelis taklim dapat terdata dengan lebih baik. Kondisi itu dinilai mendukung pelaksanaan pembinaan keagamaan secara berkelanjutan.
“Dengan administrasi yang tertib, keberadaan majelis taklim dapat terdata dengan lebih baik sehingga pembinaan keagamaan dapat dilakukan secara berkelanjutan,” jelas Abdul Hafidz.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hafidz mengapresiasi keberadaan Majelis Taklim Rabiatul Adawiah yang memperingati milad ke-4. Majelis tersebut diharapkan menjadi contoh bagi organisasi serupa.
Menurut dia, administrasi dan legalitas yang jelas memberikan landasan bagi pemerintah untuk mengembangkan pola pembinaan sekaligus membuka akses terhadap berbagai program yang tersedia.
“Dengan memiliki administrasi dan legalitas yang jelas, pemerintah memiliki landasan untuk mengembangkan pola pembinaan sekaligus membuka akses terhadap berbagai program yang tersedia,” pungkas Abdul Hafidz.
Karena itu, pengurus majelis taklim yang belum melakukan registrasi diharapkan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Agama, agar organisasinya tercatat secara resmi.
Kegiatan tersebut turut menjadi momentum untuk mendorong penguatan administrasi organisasi majelis taklim sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap dukungan dan pembinaan pemerintah.(*)
