GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo menyiapkan GO-ASN sebagai model transformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang memungkinkan layanan hak kepegawaian berjalan lebih proaktif dan terintegrasi.
Gagasan tersebut dipresentasikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Gorontalo, Mohammad Mulky Datau, dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.
Rancangan Proyek Perubahan (RPP) bertajuk “GO-ASN: Model Transformasi Manajemen ASN Kota Gorontalo” itu dipresentasikan dalam seminar di BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (4/9/2026).
GO-ASN dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan kepegawaian ke dalam tata kelola terpadu, sekaligus menjawab tantangan administrasi dan mendukung agenda reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Melalui model ini, pelayanan kepegawaian diarahkan tidak lagi hanya bersifat reaktif. Sistem dikembangkan agar mampu mendeteksi kebutuhan maupun hak kepegawaian ASN secara otomatis.
Dengan mekanisme tersebut, proses administrasi diharapkan dapat dilakukan tepat waktu tanpa selalu menunggu ASN mengurus setiap kebutuhan yang berkaitan dengan hak kepegawaiannya.
Konsep GO-ASN dibangun melalui ekosistem orkestrasi digital yang menghubungkan sejumlah platform kepegawaian yang telah digunakan pemerintah, termasuk SIASN BKN, SIMPEG dan e-Kinerja.
Integrasi berbagai platform tersebut diharapkan membuat layanan kepegawaian lebih terpadu. ASN juga dapat terbantu karena beban administrasi personal berkurang dan waktu dapat lebih difokuskan pada pelayanan publik.
Pengembangan GO-ASN juga diarahkan untuk mendukung implementasi RPJMD Kota Gorontalo serta Rencana Strategis BKPSDM Kota Gorontalo dalam mendorong modernisasi manajemen aparatur.
Inovasi tersebut disebut selaras dengan agenda reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, dan peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Dalam seminar, pengembangan GO-ASN mendapat sejumlah catatan strategis, terutama terkait perlunya memperluas integrasi dan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Kolaborasi internal dapat melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Sementara pihak eksternal dapat mencakup lembaga yang berkaitan dengan layanan kepegawaian dan kesejahteraan ASN.
Sejumlah lembaga yang disebut dapat dilibatkan antara lain BTN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan PT Taspen (Persero), sehingga cakupan layanan ASN dapat dikembangkan lebih luas.
Integrasi tersebut diharapkan memungkinkan ASN memperoleh layanan berkaitan dengan hak finansial, jaminan sosial, perbankan hingga persiapan pensiun secara lebih mudah, transparan dan terintegrasi.
Semakin luas integrasi antarlembaga, manfaat GO-ASN juga diharapkan semakin besar. Model tersebut tidak hanya menyederhanakan administrasi, tetapi mendukung ASN agar lebih fokus menjalankan tugas pelayanan.
Mulky Datau menyampaikan dukungan pimpinan Pemerintah Kota Gorontalo menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan gagasan perubahan melalui PKN Tingkat II tersebut.
“Dukungan penuh, arahan serta kepercayaan dari Bapak Wali Kota H. Adhan Dambea dan Bapak Wakil Wali Kota Indra Gobel menjadi fondasi utama bagi saya dalam mengikuti PKN Tingkat II ini.”
Ia menambahkan, gagasan GO-ASN diarahkan untuk mengawal visi dan misi Pemerintah Kota Gorontalo sekaligus mendukung pelaksanaan RPJMD.
Tahapan berikutnya akan diarahkan pada pelaksanaan aksi perubahan dan piloting layanan proaktif GO-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
Efektivitas penerapan proyek perubahan tersebut selanjutnya akan dievaluasi melalui Seminar Evaluasi Implementasi Proyek Perubahan yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.(*)
