Scroll Untuk Tutup Iklan
adv
Iklan Gambar

Wali Kota Kotamobagu Dukung Kebijakan Efisiensi Belanja APBD 2025

UMGO
10
Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib bersama Gubernur Sulut pada Rakor Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja APBD Tahun 2025, Rabu (12/3/2025).(F. Kominfo KK)

Kunjungi Juga Channel Kami

Google Icon Google News

DIGIMEDIA.ID – Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib menyatakan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dikatakan Weny saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja APBD Tahun 2025 yang digelar Pemprov Sulawesi Utara, di Manado, Rabu (12/3/2025).

Adapun tujuan rakor tersebut untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib mengungkapkan pentingnya keselarasan dalam pengelolaan anggaran di setiap tingkat pemerintahan.

“Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, Kota Kotamobagu berkomitmen untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang telah ditetapkan. Kami akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kotamobagu,” ujar Weny.

Sebelumnya, Gubernur Sulut Yulius Selvanus mengatakan bahwa rakor tersebut bertujuan untuk memastikan agar langkah-langkah penganggaran yang diambil oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sulut sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Yulius juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien, transparan dan akuntabel, guna mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah.

“Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengelola anggaran secara lebih efisien dan tepat sasaran. Ini penting agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan prioritas nasional yang ada,” tegas Yulius.

Lebih lanjut, Yulius menekankan perlunya sinergi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, agar kebijakan anggaran yang diambil lebih efektif dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rakor tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima Sigiarto, jajaran Pemprov Sulut dan kepala daerah se-Provinsi Sulut.(sgk)

UMGO