DIGIMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menerapkan pengendalian internal dan manajemen risiko secara berkelanjutan.
Langkah tersebut ditegaskan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Implementasi Manajemen Risiko Indeks (MRI) Tahun 2026 di Hotel Dumhil, Kota Gorontalo, Selasa (30/6/2026).
Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, mengatakan IEPK dan MRI bukan sekadar instrumen penilaian administratif. Menurutnya, kedua indeks itu menjadi tolok ukur kualitas tata kelola pemerintahan yang dibangun bersama seluruh perangkat daerah.
“Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dan Manajemen Risiko Indeks merupakan parameter penting yang memberikan kontribusi besar terhadap kualitas tata kelola pemerintahan,” ujar Iwan.
Ia menjelaskan penguatan sistem pengendalian internal menjadi tantangan bersama. Apalagi, penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kini menghadapi parameter baru yang membuat banyak daerah mengalami penurunan level maturitas.
Meski demikian, kondisi tersebut diminta menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu mempertahankan berbagai capaian yang diraih selama 2024 dan 2025.
“Yang sudah baik harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai capaian yang berhasil kita tingkatkan selama 2024 dan 2025 justru mengalami penurunan,” tegasnya.
Iwan menyebut sejumlah indikator reformasi birokrasi di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan tren positif. Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Akuntabilitas Kinerja terus mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta serius menindaklanjuti berbagai agenda evaluasi, mulai dari akuntabilitas kinerja, digitalisasi pemerintahan hingga evaluasi kelembagaan.
Ia juga menegaskan pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Inspektorat. Seluruh pimpinan OPD memiliki peran penting dalam mengidentifikasi risiko dan memastikan langkah mitigasi berjalan efektif.
“Pimpinan perangkat daerah adalah pemilik risiko,” kata Iwan.
Menurutnya, setiap program dan kegiatan harus memiliki identifikasi risiko yang jelas, disertai langkah pengendalian dan kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi yang terintegrasi dengan SPIP.
Di tengah keterbatasan anggaran, ia mengajak seluruh jajaran tetap menjaga semangat perbaikan birokrasi agar pelayanan publik semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
Iwan juga menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo yang memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam memperkuat pengendalian korupsi dan manajemen risiko.
Bimtek Penguatan IEPK dan Implementasi MRI Tahun 2026 dibuka oleh Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, serta diikuti perangkat daerah dengan pendampingan dari BPKP Provinsi Gorontalo.(*)
