DIGIMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Pohuwato mendorong agar investasi yang masuk ke daerah tidak hanya berorientasi pada penanaman modal, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat kepastian tata ruang melalui percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga membawa agenda tersebut dalam konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jumat (28/8/2026).
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian ialah Injeksi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada RDTR Paguat.
Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung rencana investasi industri kelapa dalam di Desa Bumbulan, Kabupaten Pohuwato.
Pemerintah daerah berharap kepastian tata ruang dapat memberikan ruang bagi pengembangan potensi kelapa menjadi industri bernilai tambah.
Dengan demikian, investasi yang masuk diharapkan tidak hanya memberikan kepastian bagi investor, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian daerah.
“Kami ingin setiap investasi yang masuk ke Pohuwato memiliki kepastian dari sisi tata ruang dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah serta masyarakat,” ujar Saipul.
Ia menilai potensi kelapa yang dimiliki Pohuwato perlu dikembangkan melalui investasi yang mampu menghasilkan nilai tambah.
“Potensi kelapa yang kita miliki harus dapat dikembangkan menjadi industri yang memberikan nilai tambah,” jelasnya.
Selain RDTR Paguat, Pemkab Pohuwato juga membahas tiga Bantuan Teknis (Bantek) penyusunan RDTR.
Tiga kawasan tersebut meliputi RDTR Perkotaan Marisa, RDTR Perkotaan Randangan, dan RDTR Perkotaan Popayato.
Saipul mengatakan keberadaan RDTR penting sebagai instrumen untuk mengarahkan pembangunan sekaligus memberikan kepastian tata ruang.
“RDTR ini sangat penting bagi Kabupaten Pohuwato karena menjadi dasar dalam mengarahkan pembangunan dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun investor,” katanya.
Menurut dia, koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN akan terus dilakukan agar proses penyusunan RDTR berjalan sesuai ketentuan.
Pemkab Pohuwato juga berharap dukungan dan pendampingan pemerintah pusat dapat mempercepat tindak lanjut seluruh proses RDTR.
“Harapan kami, melalui dukungan dan pendampingan Kementerian ATR/BPN, seluruh proses RDTR ini dapat segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.(*)
