DIGIMEDIA.ID– Malam Anugerah Paralegal Justice Award 2023 menjadi puncak dari perjalanan 300 Kepala Desa/Lurah yang mengikuti Paralegal Academy.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Agung, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Dalam Negeri.
Sebelumnya, 300 Kepala Desa/Lurah terpilih dari 765 pendaftar di 30 provinsi dan 123 kabupaten/kota menjalani Paralegal Academy pada tanggal 29 hingga 31 Mei 2023.
Acara ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi mereka dalam menyelesaikan konflik dan masalah hukum di masyarakat dengan pendekatan solutif, inklusif, akomodatif, dan partisipatif.
Malam Anugerah Paralegal Justice Award, yang dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo Heni Susila Wardoyo beserta jajaran, berlangsung di Ballroom Discovery Hotel Ancol, Jakarta Utara, pada Kamis malam (01/06).
Acara tersebut dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, dan dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI Mhd. Syarifuddin, serta Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah.
Yasonna dalam sambutannya mengungkapkan bahwa peran Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker adalah bagian dari peran sentral dan strategis mereka dalam menciptakan stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
Dalam konteks ini, Kementerian Hukum dan HAM melihat perlunya memberikan apresiasi kepada Kepala Desa/Lurah yang aktif dan berhasil dalam penyelesaian sengketa antarwarga serta dianggap sebagai Hakim Perdamaian di desa.
Pada malam anugerah ini, Juara Terbaik I diraih oleh Kepala Desa/Lurah dari provinsi Jawa Timur, disusul oleh Kepala Desa/Lurah dari provinsi Bali sebagai Terbaik II, dan Kepala Desa/Lurah dari provinsi Kalimantan Timur sebagai Terbaik III.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo Heni Susila Wardoyo menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ia berharap agar pada kegiatan tahun depan, provinsi Gorontalo dapat mengirimkan wakil untuk mengikuti Paralegal Academy, sehingga pemimpin lokal di wilayah tersebut juga dapat terlatih dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat dengan pendekatan yang efektif dan partisipatif. (Ane)
