ADV Honda

Sofyan Minta BPD Perkuat Pengawasan Pembangunan Desa

24
×

Sofyan Minta BPD Perkuat Pengawasan Pembangunan Desa

Sebarkan artikel ini
Promo Digimedia
Iklan akan Menutup Dalam 10 detik
Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi saat membuka Rakor BPD se-Kabupaten Gorontalo 2026, menekankan penguatan pengawasan program strategis nasional di tingkat desa.

DIGIMEDIA.ID – Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menegaskan pentingnya penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa, saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas BPD se-Kabupaten Gorontalo Tahun 2026, Senin (18/5/2026).

Desa disebut sebagai pusat pelaksanaan berbagai program strategis nasional yang tengah dijalankan pemerintah, sehingga membutuhkan pengawasan yang kuat dan terarah.

“Semua program pemerintah bermuara di desa. Karena itu kita membutuhkan BPD yang kuat, mandiri, dan terus berkolaborasi dengan pemerintah desa,” ujar Sofyan.

Penguatan kolaborasi antara BPD dan pemerintah desa dinilai menjadi kunci keberhasilan berbagai program nasional agar tepat sasaran dan berjalan efektif di lapangan.

Sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat menjadi fokus utama yang perlu dikawal secara bersama di tingkat desa.

Penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai menjadi langkah strategis dalam memastikan seluruh proses pembangunan di tingkat desa berjalan sesuai aturan dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dengan pengawasan yang optimal, setiap program diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Selain itu, BPD juga didorong untuk terus mengawasi tata kelola pemerintahan desa agar berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Mekanisme pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah potensi penyimpangan serta memastikan penggunaan anggaran desa tepat sasaran.

Peran tersebut sekaligus memperkuat posisi BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.

Kolaborasi yang baik diharapkan mampu menghadirkan pembangunan desa yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan warga.

“Ini menjadi modal penting untuk memperkuat pengawasan pembangunan desa dan menjaga stabilitas pemerintahan desa,” tutup Sofyan.(*)