DIGIMEDIA.ID- Penjabat Bupati Boalemo, Sherman Moridu, bersama Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, melakukan pertemuan dengan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Gorontalo, Agung Sutarjo, pada Rabu, (31/5/2023).
Pertemuan tersebut dilaksanakan di Ruang Kerja Kepala BPJN Gorontalo dan juga dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo, Supandra Nur, Kadis Kominfo Statistik dan Persandian, Ulkia Kiu, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kantor BPJN Gorontalo.
Pertemuan ini membahas beberapa hal terkait alokasi anggaran pemerintah pusat sebesar kurang lebih Rp. 83,8 miliar untuk Kabupaten Boalemo.
Pj. Bupati Boalemo, Sherman Moridu, menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp. 83,8 miliar yang diperuntukkan untuk Kabupaten Boalemo adalah bagian dari upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Selain itu, anggaran tersebut juga bertujuan untuk mempercepat peningkatan konektivitas jalan di daerah, dengan harapan dapat memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2023, yang bertujuan untuk menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, serta meningkatkan kondisi jalan secara merata.
Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Boalemo, Supandra Nur, mengungkapkan bahwa dari total anggaran Rp. 83,3 miliar, sejumlah dana akan digunakan untuk pekerjaan jalan Sp.3 Trans Polohungo-Langge pada tahap pertama, dengan anggaran sebesar Rp. 45.550.560.000. Sementara itu, tahap kedua akan melibatkan pekerjaan ruas jalan Mustika-Saripi dengan alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp. 38.331.430.000.
Supandra Nur menjelaskan bahwa intervensi pemerintah pusat terhadap kewenangan daerah yang tidak mampu untuk dibiayai dengan anggaran daerah merupakan hal yang penting. Hanya daerah-daerah yang siap dan memenuhi kriteria yang akan menerima intervensi tersebut. Proses untuk memperoleh anggaran ini tidaklah mudah, tetapi telah melalui proses yang cukup panjang.
Meskipun pelaksanaannya tidak dilakukan oleh pemerintah daerah, namun merupakan kewajiban daerah untuk menanganinya. Dengan bantuan dari pemerintah pusat, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk menangani masalah stunting dan kemiskinan ekstrim di daerah tersebut.
Pertemuan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur jalan di Kabupaten Boalemo. Diharapkan alokasi anggaran yang diberikan akan memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.(Ane)
