GORONTALO – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) di tingkat kabupaten dan kota segera menindaklanjuti berbagai informasi serta poin teknis hasil rapat dengar pendapat (RDP) terkait pembangunan infrastruktur daerah.
Langkah teknis tersebut dinilai krusial agar usulan pembangunan yang diajukan pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurut Espin, pemerintah kabupaten dan kota wajib memenuhi sejumlah persyaratan penting sebelum mengajukan usulan proyek ke kementerian terkait, khususnya dalam skema program Inpres Jalan Daerah (IJD).
Persyaratan utama yang harus dipastikan meliputi kejelasan status dan kewenangan jalan yang menjadi objek usulan, serta kelengkapan dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan.
“Hal-hal ini yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota melalui dinas PU apabila ingin mengusulkan pembangunan jalan, jembatan, daerah irigasi maupun jaringan irigasi air tanah,” jelas Espin Tulie usai memimpin RDP di Ruang Dulohupa, Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (16/11/2026).
Pertemuan yang mempertemukan Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo bersama Balai Jalan, Balai Wilayah Sungai (BWS), serta Dinas PU kabupaten/kota tersebut membahas beragam persoalan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, daerah irigasi, hingga jaringan irigasi air tanah (JIAT) guna menunjang sektor pertanian dan perkebunan masyarakat.
Espin mengapresiasi berbagai solusi dan informasi teknis yang diperoleh dalam forum tersebut, terutama menyangkut mekanisme pengusulan program IJD melalui pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
Ia mengakui agenda RDP ini sebenarnya telah direncanakan sejak jauh hari, namun baru dapat terlaksana karena padatnya jadwal anggota Komisi III yang juga menjalankan tugas di alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya.(*)






