KESEHATAN – Tim Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melakukan kunjungan selama tiga hari di Provinsi Gorontalo. Kunjungan ini bertujuan menyerap masukan daerah untuk menyempurnakan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pembudayaan Hidup Sehat.
Rangkaian pertemuan konsultatif bersama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut menyasar tiga tingkatan pemerintahan daerah. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo, Syafiin S. Napu, menjelaskan alur kunjungan tersebut.
“Kemarin mereka selesai di Kabupaten Gorontalo, hari ini di Dinas Provinsi dan besok nanti di Kota Gorontalo untuk menyelesaikan pekerjaan itu,” ujar Syafiin di Aula Kantor Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, Selasa (17/11/2026).
Menurut Syafiin, terpilihnya Gorontalo sebagai salah satu lokus memberi ruang bagi pemerintah daerah menyampaikan kondisi, tantangan, serta kebutuhan dalam pelaksanaan promosi kesehatan di lapangan.
Ketua Tim Kemenkes RI, Sakri Sab’atmaja, menyebut pertemuan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai mitra dalam merumuskan kebijakan promosi kesehatan nasional. Masukan daerah dibutuhkan agar dokumen yang disusun sesuai dengan kondisi nyata pelaksanaan program di lapangan.
“Kami memerlukan insight atau masukan-masukan dari teman-teman daerah tentang rencana aksi yang nanti kita akan bangun bersama,” jelas Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya Kemenkes RI tersebut.
Sakri menambahkan, keselarasan kebijakan pusat dan daerah menjadi aspek penting dalam penyusunan dokumen ini. Integrasi promosi kesehatan diharapkan menjangkau seluruh tingkatan pelayanan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, puskesmas, hingga komunitas masyarakat.
Tim Kemenkes menargetkan penyusunan dokumen RAN Pembudayaan Hidup Sehat selesai pada Desember 2026. Setelah melalui tahapan sosialisasi kepada pengambil kebijakan daerah, dokumen pedoman terintegrasi tersebut ditargetkan mulai diimplementasikan pada 2027.
Agenda konsultasi pada Selasa turut melibatkan pengelola program lintas bidang dari Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, serta Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.(*)














