NASIONAL – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya tidak akan menyodorkan nama kader internal dalam bursa calon wakil presiden (cawapres). PAN memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan penentuan figur pendamping kepala negara kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sikap tersebut disampaikan Zulkifli Hasan menyusul pembahasan internal koalisi terkait pengisian kursi wakil presiden. Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, PAN mengikuti arahan dan pertimbangan strategis yang diambil oleh Presiden tanpa menuntut jatah kursi dari kader partai.
“Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada,” tegas Zulkifli Hasan usai pertemuan dengan para ketua umum dan petinggi partai politik pengusung di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat malam (13/11/2026).
Meski tidak mengajukan kandidat internal, Zulkifli mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo tetap membuka ruang diskusi bagi partai-partai pengusung. Kepala negara memberikan tenggang waktu selama satu pekan kepada jajaran internal partai koalisi untuk berembuk mengenai usulan nama cawapres sebelum keputusan final diambil.
“Tadi beliau (Prabowo) menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan, walaupun semua terserah Bapak Presiden,” ujar Zulkifli.
PAN memberikan ruang gerak seluas-luasnya bagi Prabowo Subianto untuk menimbang figur yang paling selaras dengan visi pemerintahan serta mampu membangun komunikasi politik yang efektif dengan seluruh elemen pendukung.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa pengunduran diri atas permintaan sendiri bersifat sepihak sehingga tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Merujuk mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden Prabowo kini berkewajiban mengusulkan dua nama calon pengganti kepada MPR untuk dipilih menjadi wakil presiden.
Proses konstitusional tersebut berjalan paralel dengan sejumlah agenda pemerintahan dan parlemen. Berdasarkan informasi resmi Sekretariat Jenderal MPR RI, lembaga tersebut telah membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang untuk memeriksa kelengkapan syarat administratif kandidat pengganti wakil presiden.(*)
