DAERAH – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menyoroti tingginya volume sisa nasi mencapai 17 kilogram saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Marisa Utara, Kabupaten Pohuwato, Jumat (13/11/2026).
Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Gorontalo tersebut menilai jumlah nasi yang terbuang itu cukup banyak. Ia langsung menginstruksikan pengelola melakukan evaluasi menyeluruh terhadap variasi menu makanan selama satu bulan ke depan.
Idah meminta pengelola mencatat jenis makanan maupun sayuran yang kurang diminati anak-anak setiap hari. Langkah pendataan harian tersebut dinilai penting untuk mengukur tingkat penerimaan makanan sekaligus menekan angka pemborosan pangan.
“Selama satu bulan ke depan, menu-menu yang disajikan harus dievaluasi. Menu apa yang disukai dan sayur apa yang tidak disukai anak-anak harus dicatat setiap hari, termasuk sampah makanan yang terbuang,” ungkap Idah.
Sidak di Kecamatan Marisa tersebut menyasar dua lokasi, yakni SPPG Marisa Utara di bawah naungan Yayasan Nurul Ilmi serta SPPG Itwasda Polda Gorontalo. Khusus SPPG Marisa Utara, dapur gizi ini melayani sebanyak 1.858 porsi.
Selain persoalan sisa makanan, Idah menemukan sejumlah catatan evaluasi pada sarana kebersihan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP). Ia memeriksa langsung gudang basah, gudang kering, proses persiapan bahan, pemorsian, hingga tempat pencucian ompreng.
Dari hasil pemantauan lapangan, fungsi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dinilai belum berjalan optimal. Air bekas pencucian ompreng terpantau masih mengalir ke selokan yang kurang berfungsi baik dan bercampur dengan limbah lainnya.
“Saya sampaikan kepada mitra dan pemilik yayasan agar segera melakukan perbaikan, termasuk IPAL, karena ini merupakan salah satu SOP yang harus dipenuhi oleh SPPG,” tegas Idah di sela peninjauan.
Pengelolaan limbah yang buruk dikhawatirkan memicu bau tidak sedap dari sisa cucian ompreng, aktivitas memasak, maupun pembersihan sayuran. Idah juga mendapati belum tersedianya tempat sampah terpilah untuk kategori organik, anorganik, dan residu.
Seluruh temuan lapangan di SPPG yang telah beroperasi sejak 2025 sebagai SPPG percepatan ini akan dibahas bersama lintas organisasi perangkat daerah. Evaluasi lanjutan bakal melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan, dan Dinas Kesehatan.(*)
