BONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama BWSS II Gorontalo dan Kantor Pertanahan setempat segera membentuk tim terpadu untuk memverifikasi lahan eks transmigrasi Waduk Bulango Ulu, Senin (28/9/2026).
Langkah verifikasi data serta kondisi faktual di lapangan tersebut tetap dijalankan meski sebagian bidang lahan terdampak Proyek Strategis Nasional ini masih berproses di pengadilan akibat gugatan pemilik.
Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berlangsung sembari terus menjalankan tahapan pencocokan data objek dan subjek lahan di lokasi.
“Kalau ada yang sementara berproses di pengadilan, tentu kita menunggu keputusan pengadilan. Sementara tim tetap melakukan verifikasi dan validasi data terhadap objek-objek yang ada,” ujar Iwan.
Pekerjaan tim terpadu dijadwalkan mulai berjalan pekan depan dengan target waktu penyelesaian sekitar tiga bulan demi memastikan seluruh data bangunan, pertanian, hingga perkebunan terdata secara akurat.
Pemerintah tidak memulai pendataan dari nol, melainkan memvalidasi data dasar yang sudah tersedia di Kantor Pertanahan, kecamatan, dan desa agar sesuai dengan fakta riil di lapangan.
Pembentukan tim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bone Bolango ini turut melibatkan pendampingan unsur penegak hukum guna menjamin kepastian data serta kepatuhan terhadap aturan.
Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mengambil peran sebagai koordinator untuk mengawal seluruh rangkaian pencocokan data dasar dengan temuan lapangan agar target penuntasan proyek tidak mengalami penundaan.
Upaya percepatan ini dilakukan untuk mengejar target penyelesaian proses penuntasan pembangunan Waduk Bulango Ulu yang diharapkan rampung pada akhir Desember 2026 atau paling lambat awal Januari 2027.
Rapat koordinasi pembentukan tim terpadu di Kantor Pertanahan Bone Bolango tersebut dihadiri oleh unsur BWSS II Gorontalo, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas LH, serta pemerintah kecamatan dan desa setempat.(*)
