ADV Honda

Pemkab Bone Bolango Tegaskan Komitmen Program Pembangunan Tepat Sasaran

129
×

Pemkab Bone Bolango Tegaskan Komitmen Program Pembangunan Tepat Sasaran

Sebarkan artikel ini
Promo Digimedia
Iklan akan Menutup Dalam 10 detik
Kegiatan pembinaan dan penguatan SPIP yang digelar di Aula Bappeda-Litbang Bone Bolango, Jumat (6/3/2026), diikuti pimpinan OPD dan tim teknis pemerintah daerah.

DIGIMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan komitmennya memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Kegiatan pembinaan dan penguatan SPIP digelar di Aula Bappeda-Litbang Bone Bolango, Jumat (6/3/2026), dan diikuti jajaran pimpinan perangkat daerah serta tim teknis.

Kepala Bappeda-Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, mengatakan pemahaman kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tugas dan fungsi SPIP pada dasarnya sudah cukup baik.

Namun, menurutnya penguatan teknis tetap diperlukan agar implementasi sistem pengendalian tersebut berjalan lebih optimal dalam mendukung program pembangunan daerah.

Penguatan itu dilakukan melalui kolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis.

Bimtek tersebut difokuskan pada penguatan dokumentasi SPIP di setiap perangkat daerah agar pelaksanaan program lebih terarah dan terukur.

“Kami ingin memastikan dalam pembuatan dokumen SPIP itu terdokumentasi dengan baik. Kita harus mampu menjawab tantangan agar tidak terjadi miss dalam pencapaian program kegiatan. Ini adalah sistem pengendalian agar program tidak ‘lari’ dari jalur yang telah ditetapkan,” ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan bahwa SPIP tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi risiko dari setiap kebijakan pemerintah daerah.

Karena itu, potensi hambatan perlu dideteksi sejak tahap perencanaan program agar langkah antisipasi dapat disiapkan lebih awal.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya keselarasan seluruh perangkat daerah dengan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

Selain itu, kemampuan perangkat daerah dalam mendeteksi dan memitigasi risiko pembangunan juga menjadi perhatian utama.

Efisiensi penggunaan anggaran turut menjadi fokus, dengan mendorong perangkat daerah menghindari perluasan program yang tidak diperlukan.

Melalui penguatan SPIP ini, pemerintah daerah berharap seluruh program pembangunan benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Harapan saya, kita mampu meminimalisir risiko pembangunan. Dengan perencanaan yang matang dan mitigasi yang kuat, pelaksanaan program akan benar-benar fokus menyejahterakan masyarakat. Tidak ada lagi program yang meluas tanpa arah, semua harus berujung pada kesejahteraan rakyat,” tutup Sri Mulyani.