GORONTALO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Gorontalo Mansur Basir menyoroti cepatnya informasi tahapan penyelenggaraan haji beredar di media sosial.
Menurut Mansur, perkembangan teknologi informasi membuat publik dapat mengetahui informasi lebih cepat, bahkan sebelum pemerintah menyampaikannya secara resmi.
Hal itu disampaikan Mansur saat memimpin apel kerja di lingkungan Kemenhaj Provinsi Gorontalo, Kamis (8/10/2026).
Ia mencontohkan informasi berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan haji setelah pemerintah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Informasi tersebut, kata Mansur, terkadang sudah diketahui publik melalui media sosial meski belum ada rilis resmi dari Kemenhaj.
Mansur menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk lompatan kecepatan teknologi informasi yang perlu diikuti dengan kemampuan kerja yang lebih responsif.
“Belum ada realis resmi dari Kemenhaj namun informasinya publik sudah tahu. Ini yang saya sebut sebuah lompatan kecepatan teknologi informasi,” terangnya.
Menurutnya, penguasaan informasi secara menyeluruh menjadi penting, terlebih ketika pemerintah telah mempublikasikan informasi terkait BPIH Tahun 2027.
Setiap insan Kemenhaj diharapkan memahami besaran biaya tersebut dan mampu menjelaskannya kepada masyarakat, termasuk mengenai komponen subsidi yang diberikan pemerintah.
Mansur menilai pemahaman terhadap informasi haji tidak hanya berkaitan dengan biaya penyelenggaraan, tetapi juga mengenai teknis keberangkatan jemaah.
Informasi mengenai keberangkatan perlu dipahami secara detail karena terdapat perbedaan titik keberangkatan jemaah, baik melalui Bandara Soekarno-Hatta maupun Embarkasi Makassar.
“Setiap embarkasi akan berbeda, itu kemudian jadi perhatian,” ujar Kakanwil.
Ia menekankan pentingnya jajaran Kemenhaj terus memperbarui dan memperkuat penguasaan informasi agar dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada masyarakat.
Menurut Mansur, cepatnya arus informasi menjadi tantangan bagi jajaran Kemenhaj untuk tidak tertinggal dalam merespons informasi maupun kebutuhan masyarakat.
Namun, kecepatan tersebut tetap harus diimbangi ketepatan dan kebenaran informasi agar pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.
Karena itu, Mansur menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang cepat tanggap di lingkungan Kemenhaj Provinsi Gorontalo.
Ia meminta setiap informasi atau permintaan data yang masuk tidak berhenti pada tahap pemantauan, tetapi segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
“Setiap permintaan data harus direspon dengan cepat. Jangan memantau tetapi ditindaklanjuti,” ujar Mansur.
Ia menjelaskan, prinsip tersebut juga berlaku terhadap permintaan data untuk kebutuhan kedinasan, termasuk yang berasal dari bagian kepegawaian.
Setiap permintaan perlu segera ditindaklanjuti agar proses pekerjaan tidak terhambat dan kebutuhan data dapat dipenuhi dengan cepat.
Mansur menegaskan, kemampuan merespons secara cepat merupakan salah satu bagian penting dalam mengukur keberhasilan kerja di lingkungan Kemenhaj.
“Saya sampaikan bahwa fast response itu, sangat-sangat penting. Karena salah satu indikator kesuksesan itu adalah adalah merespon secara cepat informasi,” tandasnya.(*)
