SURABAYA – Pemerintah Provinsi Gorontalo tengah memperkuat perencanaan pembangunan pangan dan gizi dengan mengoptimalkan melimpahnya potensi sumber daya lokal guna menekan angka masalah gizi di masyarakat.
Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif delegasi daerah dalam Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2026–2029 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Mövenpick Surabaya, Jawa Timu ini turut diisi dengan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL).
Agenda tersebut dinilai krusial untuk menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah dalam menjawab persoalan ketersediaan stok, keterjangkauan harga pangan bergizi, hingga dampak perubahan iklim terhadap sistem pangan.
Nutrisionis Ahli Madya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo, Yustiyanty Monoarfa, menegaskan bahwa penyusunan aksi daerah harus didasarkan pada analisis situasi yang akurat.
“Gorontalo memiliki potensi pangan lokal yang beragam, seperti jagung, ubi, sagu, talas, pisang, serta sumber protein dari sektor perikanan,” ujar Yustiyanty saat membahas pemanfaatan potensi pangan daerah, Sabtu (24/10/2026).
“Potensi ini perlu dioptimalkan untuk mendukung ketersediaan pangan bergizi, meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” lanjutnya.
Menurutnya, pengembangan pangan lokal tidak boleh sekadar berorientasi pada ketersediaan produksi semata. Upaya tersebut wajib dibarengi dengan peningkatan akses masyarakat terhadap pemenuhan gizi yang terjangkau dan berkualitas.
Edukasi mengenai pola konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) juga dinilai sangat penting untuk mendorong diversifikasi konsumsi, khususnya di kalangan kelompok masyarakat yang tergolong rentan.
Berdasarkan analisis situasi RAD-PGBPSDL Provinsi Gorontalo, sejumlah isu strategis masih memerlukan perhatian serius. Isu tersebut meliputi belum optimalnya diversifikasi konsumsi lokal, permasalahan gizi, dan tingginya risiko iklim.
Risiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan diketahui dapat secara langsung memengaruhi produksi pertanian. Gangguan distribusi ini berpotensi membatasi pasokan dan berimbas pada lonjakan beban pengeluaran rumah tangga.
Kondisi tersebut menjadikan pemetaan wilayah rawan pangan, kelompok masyarakat rentan, serta mitigasi risiko iklim sebagai bagian yang sangat penting dalam penentuan prioritas program pemerintah di masa mendatang.
Keberhasilan perencanaan ketahanan pangan ini sangat bergantung pada keterlibatan lintas sektor yang diwakili oleh Bappeda, Dinkes P2KB, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo.
Dalam sinergi tersebut, Bappeda memegang peran krusial dalam penyelarasan perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu, Dinkes P2KB berfokus penuh pada intervensi kesehatan dan program perbaikan gizi masyarakat secara komprehensif.
Adapun Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura bertugas mendukung pengembangan serta menjamin ketersediaan stok pangan lokal agar intervensi yang dirancang dapat berjalan secara terpadu dan dipastikan tepat sasaran.(*)
