DIGIMEDIA.ID- Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Rapat Pimpinan yang diadakan di Aula Rumah Dinas pada Selasa (30/5/2023). Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi.
Dalam kesempatan tersebut, Ismail meminta semua pejabatnya untuk mengingatkan jajaran di unit kerja masing-masing agar tidak terlibat dalam politik praktis. Ia menekankan bahwa politik praktis tidak hanya terjadi secara langsung di lapangan, tetapi juga dalam penggunaan media sosial.
“Saya minta staf-staf sekalian untuk mengingatkan kepada jajaran agar tidak terlibat dalam gerakan politik, baik melalui media sosial maupun secara langsung.
Mereka harus diingatkan. Jika mereka tetap melanggar, kita telah memberikan peringatan dan mereka akan dikenai sanksi disiplin,” tegas Ismail.
Selain masalah netralitas ASN, Ismail juga menegaskan sanksi disiplin bagi ASN yang tidak hadir kerja dengan bukti presensi Siransija.
Jika seorang ASN tidak hadir tanpa keterangan selama 10 hari berturut-turut atau 28 hari secara akumulatif, maka langkah pemecatan akan diproses.
“Bagi mereka yang telah absen selama 10 hari berturut-turut atau 28 hari secara akumulatif dari Januari hingga Mei, segera diproses untuk sanksi disiplin berat.
Dari tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saya kunjungi kemarin, sudah ada empat staf yang terbukti tidak hadir selama 10 hari berturut-turut atau 28 hari secara akumulatif,” tegasnya.
Ismail, yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik, juga meminta paparan mengenai progres pekerjaan di masing-masing OPD. Rencananya, rapat seperti ini akan dilakukan sekali sebulan pada akhir bulan yang sedang berjalan. (Ane)
