LIMBOTO – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, meninjau langsung fasilitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (4/11/2026). Kunjungan tersebut didampingi Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie.
Dalam peninjauan itu, Menteri PPPA melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pelayanan yang disediakan untuk menerima pengaduan, memberikan perlindungan, serta mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan.
Idah menyampaikan, fasilitas gedung UPTD PPA tersebut cukup representatif dan mendapat apresiasi dari Menteri PPPA. Pembangunannya didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Keberadaan fasilitas pelayanan itu juga mulai mendorong keberanian masyarakat untuk mengungkap kasus kekerasan. Salah satunya kasus kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak yang saat ini sedang ditangani, meskipun peristiwanya telah terjadi cukup lama.
“Sejak adanya gedung dan fasilitas pelayanan ini, semakin banyak masyarakat yang berani melapor. Ini tentu menjadi hal positif. Kami berharap korban tidak lagi takut ataupun malu untuk menyampaikan apa yang dialaminya,” ujar Idah.
Selain menerima pengaduan, UPTD PPA menjadi tempat konsultasi dan pendampingan bagi perempuan serta anak yang membutuhkan perlindungan. Fasilitas tersebut juga didukung tenaga psikolog untuk mendengarkan persoalan korban dan memberikan pendampingan.
“Di sini juga disiapkan psikolog yang siap menerima, mendengarkan, dan memberikan pendampingan serta solusi,” jelas Idah.
Ia mengajak perempuan dan anak yang mengalami kekerasan maupun merasa terancam agar tidak ragu mendatangi UPTD PPA untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.
Idah menegaskan, perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memastikan hak anak terpenuhi sekaligus memberikan perlindungan kepada korban kekerasan.
Kunjungan Menteri PPPA tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Gorontalo.(*)
