BONE BOLANGO – Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone Bolango menyiapkan strategi khusus menindak para penunggak pajak demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tegas ini diambil agar potensi penerimaan daerah yang selama ini tertahan dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam proses penanganan tersebut, Kejari Bone Bolango akan melibatkan langsung peran aktif dari Jaksa Pengacara Negara untuk mengeksekusi strategi di lapangan.
Kepala Kejari Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, menegaskan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah setempat.
“Ada strategi yang akan dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara untuk bisa menggali kembali potensi PAD,” ungkap Feddy pada Kamis (1/10/2026).
Ia menjelaskan, penanganan wajib pajak nakal menjadi fokus utama agar pendapatan daerah Kabupaten Bone Bolango dapat tergali secara maksimal dan terukur.
Optimalisasi penerimaan pajak ini dinilai sangat vital karena PAD merupakan cerminan dari kekuatan dan ketahanan keuangan daerah dalam menopang proses pembangunan.
Menurut Feddy, apabila pengumpulan PAD tidak berjalan optimal, maka laju pembangunan di wilayah Kabupaten Bone Bolango dipastikan akan mengalami kendala.
Selain rencana penindakan, Kejari Bone Bolango juga tetap mengedepankan langkah preventif melalui fungsi perdata dan tata usaha negara.
Langkah pencegahan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengantisipasi berbagai persoalan hukum yang berpotensi muncul dalam proses optimalisasi pendapatan.
Kehadiran kejaksaan diharapkan mampu mengawal pemerintah daerah agar setiap kebijakan penerimaan tidak hanya mengejar angka, tetapi dibangun melalui tata kelola yang tertib.
Strategi penanganan pajak ini dibahas usai Kejari menerima kunjungan kerja Pemerintah Provinsi dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait sosialisasi dan verifikasi potensi pendapatan daerah di Ruang Rapat Bupati.(*)
