BOALEMO – Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali mendorong percepatan penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk memberikan kepastian pengelolaan pertambangan sekaligus menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Lahmuddin saat mendampingi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Rabu (9/9).
Koordinasi itu membahas penataan wilayah pertambangan rakyat sekaligus mendorong percepatan pelayanan dan penyelesaian dokumen pengelolaan WPR di Provinsi Gorontalo.
Menurut Lahmuddin, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan pertambangan rakyat dapat ditata lebih baik.
Langkah tersebut juga dinilai penting untuk memberikan kepastian, baik dari sisi administrasi maupun tata kelola aktivitas pertambangan rakyat di daerah.
Percepatan penyelesaian dokumen WPR diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang berkaitan langsung dengan aktivitas pertambangan rakyat.
Selain itu, penataan tersebut diharapkan mendukung pengelolaan sumber daya mineral yang lebih tertib serta berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah kabupaten Boalemo dalam pertemuan tersebut mendorong percepatan setiap tahapan penataan WPR agar proses pengelolaannya segera memperoleh kepastian.
Lahmuddin menegaskan Pemerintah Kabupaten Boalemo akan terus mendukung langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
Dukungan tersebut diarahkan untuk menghadirkan tata kelola pertambangan rakyat yang lebih terarah serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin sumber daya yang ada dapat dikelola secara tertib, memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus tetap memperhatikan aturan dan tata kelola yang telah ditetapkan pemerintah,” pungkas Lahmuddin.
Koordinasi tersebut juga menjadi upaya memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam memastikan penataan wilayah serta kelengkapan dokumen WPR berjalan efektif.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali bertemu dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno.
Turut hadir Koordinator DBP Ari Tri serta Subkoordinator DBP Budi dalam pembahasan penataan Wilayah Pertambangan Rakyat di Provinsi Gorontalo.(*)
