DIGIMEDIA.ID – Keluhan soal menu Makanan Bergizi Gratis mencuat saat reses DPRD di Bone Pesisir, mendorong SPPG Desa Tihu memberi penjelasan resmi terkait temuan lapangan.
Pernyataan Kepala SDN 9 Bone Pantai disampaikan kepada anggota DPRD Provinsi Gorontalo Femmy Udoki, menyoroti menu MBG yang dikeluhkan sejumlah siswa.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tihu, Alwin Karim, menegaskan bahwa hasil pengecekan di lapangan tidak menemukan adanya menu makanan bermasalah sebagaimana yang sempat dikhawatirkan.
Ia memastikan seluruh makanan yang disalurkan kepada siswa telah melalui proses pemeriksaan sesuai standar yang berlaku.
Menurut Alwin, isu yang menyebutkan makanan yang diterima siswa hanya berisi tulang tidak terbukti saat dilakukan verifikasi langsung.
“Dugaan makanan yang diterima siswa hanya berisi tulang tidak ditemukan saat dilakukan pengecekan di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kunjungan DPRD ke SPPG sebatas mempertanyakan mekanisme produksi hingga pengantaran, tanpa menyinggung menu yang didistribusikan saat itu kepada publik.
Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, memberikan peringatan tegas kepada seluruh pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Hal tersebut disampaikan Idah saat dihubungi terpisah, menyusul pentingnya menjaga kualitas pelayanan dan standar penyajian makanan bagi para penerima manfaat program MBG.
“Ini warning buat semua SPPG, bekerja profesional dan bertanggungjawab terhadap pelayanan dan penyajian makanan kepada penerima program MBG. BGN akan menghentikan SPPG apabila tidak sesuai SOP,” tegasnya.
Idah menekankan bahwa kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) menjadi keharusan mutlak dalam pelaksanaan program MBG, mengingat program ini menyangkut pemenuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok sasaran yang membutuhkan perhatian serius.
Menurutnya, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, baik dari sisi kualitas makanan maupun mekanisme pelayanan, dapat berdampak langsung pada keberlanjutan operasional SPPG.
Oleh karena itu, seluruh pengelola diminta untuk menjaga komitmen, integritas, dan kualitas layanan demi menyukseskan program strategis nasional tersebut.(Doe)
