DIGIMEDIA.ID – Provinsi Gorontalo mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,68 persen pada triwulan I tahun 2026. Angka itu menjadi capaian tertinggi daerah dalam lima tahun terakhir.
Data tersebut dirilis Badan Pusat Statistik dan disambut positif Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi daerah berada di kisaran empat hingga lima persen.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menilai capaian itu menunjukkan Gorontalo berada di jalur tepat menuju visi daerah maju dan sejahtera.
“Alhamdulillah Berita Resmi Statistik sudah keluar yang menempatkan pertumbuhan ekononi Provinsi Gorontalo triwulan I 2026 di angka 7,68 persen,” kata Gusnar, Kamis (7/5/2026).
Menurut data statistik, sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi menjadi kontributor utama ekonomi Gorontalo selama triwulan pertama tahun ini.
Sumber pertumbuhan terbesar tercatat berasal dari aktivitas ekspor. Hampir seluruh lapangan usaha juga dilaporkan mengalami pertumbuhan positif sepanjang periode tersebut.
Sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, transportasi, hingga pergudangan menjadi bidang usaha yang menunjukkan perkembangan cukup signifikan.
Gusnar menilai keterbatasan anggaran daerah bukan penghalang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kompetitif di tingkat nasional.
“Hasil ini membuktikan pada kita semua bahwa APBD minim yang hanya Rp1,5 triliun tidak berarti pencapian kita minim,” ujar Gusnar.
Pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat pada triwulan berikutnya seiring berkembangnya sektor pertambangan dan program nasional.
Ekosistem komoditas pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut ikut menggerakkan ekonomi masyarakat hingga tingkat bawah.
Selain itu, program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga diproyeksikan memperkuat aktivitas ekonomi dan memperluas perputaran usaha masyarakat di daerah.
Pemerintah daerah turut berharap pelaksanaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-XVII pada 20-25 Juni mendatang dapat memberikan dampak ekonomi lebih besar.
Sekitar 30 ribu petani, nelayan, pelaku usaha, serta aparatur pemerintah pusat dan daerah diperkirakan hadir dalam agenda nasional tersebut.(*)
