DIGIMEIDA.ID – Persoalan akselerasi kinerja aparatur menjadi perhatian serius Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya. Dalam upaya mendorong peningkatan kinerja, Penjabat Gubernur Ismail berencana untuk memotong Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mencapai target kinerja bulanan.
Staf Ahli Menaker Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik, yang juga merupakan Penjaga Gubernur Ismail, meminta agar Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai penilaian TPP diperbaharui.
Dalam perbaharuan tersebut, target kinerja bulanan akan menjadi beban bagi pimpinan OPD, dan jika target tersebut tidak tercapai, TPP mereka akan dipotong sebesar tiga persen dari total TPP yang diterima.
“Selama ini penilaiannya berjenjang kan? Kalo begitu ubah ulang Pergub. Kalau Pergub, hari ini boleh saya ubah. (Pemotongan TPP) untuk staf belum berlaku, eselon II dulu lah,” tegas Ismail saat memimpin penandatanganan Komitmen Pimpinan OPD terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Aula Kantor Inspektorat pada hari Senin (19/6/2023).
Penjabat Gubernur Ismail sangat serius dalam memberikan sanksi kepada pimpinan OPD yang tidak mencapai kinerja yang diharapkan. Ia bahkan menugaskan staf khusus untuk menyusun ulang Pergub tentang TPP agar tidak ada intervensi atau kepentingan pribadi dari pimpinan OPD manapun.
Dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Penjabat Kepala Daerah seminggu yang lalu, mereka diminta untuk membentuk tim yang solid dan loyal. Loyalitas diukur berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diemban, bukan terhadap individu tertentu.
“Loyal bukan kepada Ismail Pakaya, tidak ada. Saya minta loyal terhadap tugas dan tanggung jawab bapak ibu sekalian. Bagi yang tidak bersedia ikut ritme kerja saya, angkat tangan saja dan memilih fungsional saja,” tegasnya.
Selama lebih dari sebulan menjabat, Penjabat Gubernur Ismail mengklaim telah cukup untuk menilai kinerja bawahannya. Ia menyatakan bahwa ia sudah memiliki gambaran tentang pejabat yang memiliki performa buruk dengan menggunakan istilah “birokrasi stunting”.
Dengan langkah tegas ini, Penjabat Gubernur Gorontalo berharap dapat mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintahan daerah dan memastikan bahwa tanggung jawab dan tugas dijalankan dengan baik. Pemotongan TPP menjadi salah satu mekanisme untuk mendorong pimpinan OPD agar mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. (Ane)