GORONTALO – Nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang tak lagi sebanding dengan harga pasar membuat masyarakat harus merogoh kocek sangat dalam. Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo pun menegaskan bahwa nilai bantuan perumahan saat ini sudah tergolong jadul dan mendesak pemerintah pusat untuk segera menyesuaikan anggarannya.
Kondisi memprihatinkan tersebut ditemukan saat Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo memantau pembangunan rumah penerima BSPS di Kelurahan Bulota, Kecamatan Limboto. Meski warga hanya menambah ukuran rumah tipis saja dari 5×6 meter menjadi 5×7 meter demi kelayakan hunian, biaya swadaya tambahan yang harus mereka tanggung membengkak hingga lebih dari Rp40 juta akibat tingginya harga material dan upah tukang sekarang.
Pengembangan hunian permanen tersebut seluruhnya ditopang dari dana swadaya masyarakat. Beban biaya tambahan yang mencapai puluhan juta rupiah itu terasa sangat berat, sebab nominal bantuan pemerintah dari program BSPS hanya berada di kisaran Rp20 juta per unit.
Kendati harus menanggung kekurangan biaya yang terbilang fantastis, penerima manfaat mengaku tetap bersyukur. Program bantuan perumahan dari pemerintah tersebut menjadi pemicu utama yang memotivasi mereka untuk membangun rumah yang lebih layak dan permanen.
Kondisi lapangan ini langsung menyita perhatian serius dari Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli. Pihaknya menilai besaran bantuan saat ini sudah tidak sepadan lagi dengan lonjakan harga bahan bangunan serta kenaikan tarif upah tenaga kerja di wilayah tersebut.
“Sekarang harga bahan bangunan terus meningkat. Begitu juga upah tenaga kerja,” ujar Espin saat memimpin monitoring progres pembangunan rumah penerima BSPS di Kelurahan Bulota, Jumat (9/10/2026).
Espin membeberkan upah kepala tukang di Gorontalo saat ini sudah menyentuh Rp200 ribu per hari, sedangkan pekerja sebesar Rp125 ribu per hari. Angka tersebut belum memperhitungkan kebutuhan konsumsi harian serta biaya pendukung pembangunan lainnya.
Melihat fakta di lapangan, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo berencana memboyong aspirasi ini ke tingkat nasional. Pihaknya siap menyampaikan usulan penyesuaian alokasi anggaran ini secara resmi ke Komisi V DPR RI dan Kementerian Perumahan.
Pemerintah pusat diharapkan mempertimbangkan kenaikan alokasi dana BSPS secara realistis sesuai kondisi ekonomi daerah. Penyesuaian ini dinilai penting agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak tertekan oleh beban biaya swadaya yang melebihi batas kemampuan finansial mereka.
Selain masalah penyesuaian nominal bantuan, Espin mewanti-wanti pentingnya ketepatan pendataan sosial ekonomi penerima manfaat. Kondisi fisik rumah yang membaik usai mendapat stimulan bantuan pemerintah tidak boleh mendadak dijadikan acuan tunggal untuk menaikkan kategori desil kesejahteraan warga.(*)
