DIGIMEDIA.ID – Luas lahan kritis di Provinsi Gorontalo melonjak signifikan dalam empat tahun terakhir hingga mencapai sekitar 304 ribu hektar, memicu perhatian serius pemerintah daerah.
Peningkatan ini disampaikan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, saat rapat koordinasi pembangunan sektor kehutanan 2026 di Aula BPDAS Bone Limboto, Selasa (5/5/2026).
Berdasarkan data 2020–2024, luas lahan kritis naik dari 217.177 hektar menjadi 304.073 hektar, atau meningkat sekitar 40 persen dalam periode tersebut.
Kondisi ini dinilai menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, sehingga membutuhkan penanganan serius, terukur, dan melibatkan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan.
Kabupaten Gorontalo mencatat luas lahan kritis tertinggi pada 2024 mencapai 91.458 hektar, disusul Gorontalo Utara sebesar 68.682 hektar.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah mendorong penerapan terasering pada lahan pertanian dengan kemiringan di atas 30 persen untuk menekan laju kerusakan.
Gusnar menyebut, komunikasi awal telah dilakukan dengan para bupati untuk mengimplementasikan program tersebut meski membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil.
“Kalau saya di pemkab sudah berbicara dengan para bupati untuk mulai mencoba mengimplementasikan terasering. Kita wujudkan,” kata Gusnar.
Selain itu, program penghijauan kembali juga didorong untuk diperkuat sebagai bagian dari upaya rehabilitasi lahan secara bertahap dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga berupaya memperkuat dukungan dari pemerintah pusat melalui komunikasi langsung dengan Kementerian Kehutanan terkait program strategis daerah.
Gusnar turut mendukung rencana pembentukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Gorontalo guna memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati.
“Jadi kita target, kita usulkan BKSDA, kemudian harus kita barengi dengan program terasiring di Gorontalo dan penghijauan,” ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah penanganan bersama.(*)
