Kunjungi Juga Channel Kami
Google News
DIGIMEDIA.ID- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo, Purwanto Joko Irianto, mengeluarkan imbauan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk meningkatkan kewaspadaan dalam melaksanakan tender proyek.
Imbauan tersebut disampaikan saat beliau diwawancarai usai Pengarahan, Supervisi, dan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango pada Jumat (9/6/2023).
Purwanto Joko Irianto, selaku Kepala Kejati Gorontalo, menegaskan bahwa tugasnya sebagai pimpinan di wilayah tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja daerah, baik yang berjalan dengan baik maupun yang belum optimal.
“Dalam rangkaian kegiatan saya hari ini, terdapat empat aspek yang menjadi fokus, yakni mengawasi kinerja bidang pidana khusus, mengawasi bidang pembinaan, meninjau kondisi kejaksaan negeri dan sarana prasarana yang ada, serta mendorong kemajuan di daerah melalui pembinaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi,” ungkap Purwanto.
Selain itu, Purwanto juga memberikan imbauan kepada Pemerintah Daerah untuk menggunakan anggaran seefektif mungkin dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku.
Ia menekankan pentingnya pemilihan kontraktor yang tepat dalam pelaksanaan proyek. Evaluasi menunjukkan bahwa proyek-proyek yang berakhir dengan putus kontrak disebabkan oleh kesalahan pemilihan kontraktor atau ketidakmemenuhi syarat.
“Pemilihan kontraktor pada tender proyek harus mempertimbangkan kemampuan finansial, peralatan, dan SDM di lapangan. Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus cermat dalam melaksanakan tender proyek di daerah,” imbau Purwanto.
Purwanto juga menyatakan bahwa Kejati Gorontalo siap memberikan pendampingan hukum dalam pelaksanaan tender proyek, guna memastikan pemilihan kontraktor yang tepat dan menyelesaikan proyek sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
“Kami sering melihat masalah dalam proses pencairan anggaran, di mana proyek yang baru selesai 30 persen dilaporkan sudah mencapai 50 persen. Hal ini jelas akan menimbulkan masalah di masa depan, dan hasil pekerjaan tidak akan maksimal untuk dinikmati oleh masyarakat. Padahal, proyek ini menggunakan uang negara,” ungkapnya.
Merlan S. Uloli, Wakil Bupati Bone Bolango, menyatakan bahwa imbauan yang disampaikan oleh Kejati Gorontalo akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten dan menjadi dasar untuk menjaga agar segala kegiatan tetap berjalan jauh dari praktik korupsi.
“Kami sangat menyadari pentingnya memberantas korupsi dan akan sangat berhati-hati dalam menghadapi situasi ini,” tegasnya. (Ane)
