KOTA GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo berencana menertibkan usaha Pom Mini yang menjual bahan bakar minyak (BBM) dengan harga yang lebih tinggi.
Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Bhandayo Lo Yiladia, Senin (12/10/2026).
Adhan meminta perangkat daerah terkait mendata para pelaku usaha Pom Mini, kemudian mengundang mereka untuk mendapatkan edukasi mengenai penjualan BBM dengan harga yang tidak memberatkan masyarakat.
“Sebenarnya persoalan bahan bakar minyak (BBM) ini adalah tanggung jawab dari pemerintah provinsi. Akan tetapi tentu kita tidak bisa menutup mata,” kata Adhan.
Ia menegaskan, pemerintah kota tetap perlu mengambil langkah karena persoalan harga BBM berkaitan dengan kepentingan masyarakat, meskipun distribusi dan ketersediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Oleh sebab itu kita akan mencoba menertibkan Pom Mini yang menjajakan bensin dengan harga tinggi yang ada di kawasan Kota Gorontalo,” lanjutnya.
Menurut Adhan, pendekatan edukasi akan menjadi langkah awal sebelum pemerintah melakukan penertiban terhadap pelaku usaha yang tidak mengindahkan arahan.
“Jadi saya minta tolong di data para pelaku usaha Pom Mini, lalu diundang untuk diedukasi dan kita akan atur agar supaya tidak menyusahkan masyarakat. Kalau tetap ngeyel, kita tertibkan,” tegasnya.
Rencana penertiban ini muncul ketika masyarakat menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut turut mendorong warga membeli bensin eceran sebagai alternatif.
Bagi masyarakat yang tidak memiliki cukup waktu untuk mengantre, penjualan bensin eceran menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan.
Namun, harga yang harus dibayar warga menjadi perhatian pemerintah kota. Pertalite eceran di beberapa titik Kota Gorontalo bahkan pernah mencapai Rp19.000 hingga Rp20.000 untuk sekitar 1,5 liter.
Harga tersebut menambah pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar sehari-hari, terutama bagi pelaku usaha kecil yang mengandalkan kendaraan untuk mencari penghasilan.
Adhan menilai persoalan BBM tidak hanya menyangkut ketersediaan pasokan, tetapi juga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah kota ingin memastikan penjualan BBM eceran tidak semakin membebani warga.(*)
