DIGIMEDIA.ID – Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, telah menekankan pentingnya membatasi praktek belanja dari pusat ke daerah yang dianggap tidak sesuai dengan tupoksi.
Dalam sebuah pernyataannya, ia memaparkan agar anggaran dari pusat diserahkan langsung ke daerah untuk memastikan bahwa pembelian barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Fadel Muhammad mengungkapkan pengalamannya bahwa banyak daerah yang enggan menerima atau bahkan menolak pemberian barang dari pusat, karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
Oleh karena itu, ia mendesak agar ada pembatasan dalam belanja pusat untuk daerah, kecuali setelah koordinasi yang cermat dengan pihak daerah terkait.
“Segera batasi belanja pusat untuk daerah, agar tidak menjadi sangat simpang siur. Kecuali setelah dilakukan koordinasi dengan daerah, sesuai kebutuhan dan peruntukannya,” tegas Fadel Muhammad.
Pernyataan ini disampaikan oleh Fadel Muhammad saat menghadiri Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
Acara tersebut berlangsung di Aula Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara, di mana berbagai perwakilan daerah turut hadir untuk berdiskusi mengenai isu-isu terkait alokasi anggaran dan pembelian barang dari pusat.
Pendekatan yang diusulkan oleh Fadel Muhammad ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik, serta memastikan bahwa setiap belanja yang dilakukan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka.
Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan yang lebih transparan dan efektif di seluruh Indonesia.(*)