Scroll Untuk Tutup Iklan
Nasional

Fadel Muhammad: Praktek Belanja Dari Pusat Ke Daerah, Harus Dibatasi

494
×

Fadel Muhammad: Praktek Belanja Dari Pusat Ke Daerah, Harus Dibatasi

Sebarkan artikel ini
Fadel Muhammad saat mengikuti Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

DIGIMEDIA.ID – Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, telah menekankan pentingnya membatasi praktek belanja dari pusat ke daerah yang dianggap tidak sesuai dengan tupoksi.

Dalam sebuah pernyataannya, ia memaparkan agar anggaran dari pusat diserahkan langsung ke daerah untuk memastikan bahwa pembelian barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

UMGO

Fadel Muhammad mengungkapkan pengalamannya bahwa banyak daerah yang enggan menerima atau bahkan menolak pemberian barang dari pusat, karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Oleh karena itu, ia mendesak agar ada pembatasan dalam belanja pusat untuk daerah, kecuali setelah koordinasi yang cermat dengan pihak daerah terkait.

Baca Juga  Dana Hibah APBD Jabar 2025, Muhammadiyah Nol! Dedi Mulyadi Kaget

“Segera batasi belanja pusat untuk daerah, agar tidak menjadi sangat simpang siur. Kecuali setelah dilakukan koordinasi dengan daerah, sesuai kebutuhan dan peruntukannya,” tegas Fadel Muhammad.

Pernyataan ini disampaikan oleh Fadel Muhammad saat menghadiri Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Acara tersebut berlangsung di Aula Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara, di mana berbagai perwakilan daerah turut hadir untuk berdiskusi mengenai isu-isu terkait alokasi anggaran dan pembelian barang dari pusat.

Baca Juga  BPSIP Gorontalo Pertahankan Gelar Informatif Empat Tahun Berturut-Turut

Pendekatan yang diusulkan oleh Fadel Muhammad ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik, serta memastikan bahwa setiap belanja yang dilakukan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka.

Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan yang lebih transparan dan efektif di seluruh Indonesia.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UMGO