GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menyiapkan lahan seluas 5 hektare di Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, untuk rencana pembangunan kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.
Penyiapan lokasi tersebut merupakan tindak lanjut dukungan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail terhadap rencana pembangunan fasilitas keamanan maritim di wilayah utara Indonesia.
Untuk mempercepat persiapan, Gusnar menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo melakukan identifikasi awal terhadap calon lokasi pembangunan.
Tim teknis ditugaskan turun ke lapangan pada Jumat (30/10/2026), sehari setelah rapat koordinasi strategis di Manado yang membahas rencana pengadaan dan pembebasan lahan untuk kantor Bakamla RI.
Kepala Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Aries N. Aridianto, menjelaskan kebutuhan lahan untuk pembangunan fasilitas tersebut mencapai 50.000 meter persegi atau sekitar 5 hektare.
“Pak Gubernur sangat menyambut baik dan mendukung penuh rencana pembangunan kantor Bakamla RI di Gorontalo Utara,” ujar Aries.
Berdasarkan hasil identifikasi awal, lahan yang direncanakan berada di Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola. Namun, status kepemilikan tanah saat ini masih tercatat sebagai milik perorangan.
Selain luas dan status kepemilikan tanah, tim teknis juga memetakan kondisi geografis serta aksesibilitas menuju lokasi untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur pendukung pembangunan.
Dari sisi akses jalan, lokasi tersebut telah terhubung dengan jalan berpaving, lapen, dan aspal beton (AC-WC). Terdapat pula pengerasan jalan sepanjang 300 meter menuju kawasan yang direncanakan.
Sementara itu, total ruas jalan kabupaten menuju lokasi mencapai 2.445,98 meter. Dari panjang tersebut, sekitar 639,9 meter merupakan jalan desa yang masih membutuhkan penanganan untuk peningkatan kualitas.
Aries juga menjelaskan bahwa calon lokasi pembangunan berdekatan dengan Pantai Minanga di sisi timur. Kawasan sekitarnya memiliki zona mangrove yang dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas perikanan tangkap.
Terkait rencana pengadaan tanah, Pemprov Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen mengawal seluruh tahapan, termasuk koordinasi dengan para pemilik lahan.
Proses tersebut diarahkan agar pengadaan tanah hingga rencana pembangunan kantor Bakamla RI dapat berjalan transparan, lancar, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(*)
