Scroll Untuk Tutup Iklan
adv
Iklan Gambar

Truk Sampah Uzur, Mobil Dinas Kinclong: Soal Kekurangan Armada, Kemana Prioritas Pemerintah?

UMGO
10
Illustrasi, Penampakan truk pengangkut sampah usang.

Kunjungi Juga Channel Kami

Google Icon Google News

Oleh: Rizal Alkatiri

DIGIMEDIA.ID – Ketika mobil dinas pejabat terus berganti model baru, truk sampah yang melayani ribuan warga justru dibiarkan uzur dan bobrok.

Di banyak daerah, pemandangan truk sampah yang mogok di jalan atau mengeluarkan asap tebal bukanlah hal asing.

Video Otomatis 1 Jam - Agen809

Sementara itu, di halaman kantor pemerintahan, mobil-mobil dinas plat merah tampak mengilap terawat dan selalu diperbarui dalam setiap pergantian anggaran.

Sampah, Masalah Pemerintah yang Tak Kunjung Terselesaikan

Permasalahan sampah di Kota Gorontalo semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Meskipun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo rutin melakukan pembersihan, namun jumlah produksi sampah yang meningkat pesat menjadi tantangan besar.

Kabid Kebersihan DLH Kota Gorontalo, Anshar Ismail, mengungkapkan bahwa penumpukan sampah ini disebabkan beberapa faktor.

Terutama yakni disebabkan oleh jumlah produksi sampah di Kota Gorontalo yang saat ini meningkat mencapai 170 – 180 ton per harinya.

“Tahun kemarin jumlah sampah yang dihasilkan sekitar 140 ton per hari sedangkan tahun ini mulai dari Januari 2025 naik menjadi 170 – 180 ton per hari,” kata Anshar, dikutip dari saluran rekanan media hulondalo, senin 10 Februari 2025.

Penumpukan sampah ini juga, kata Anshar diperparah dengan minimnya Armada Mobil Sampah (Arm Roll) yang dimiliki oleh pihaknya.

Sehingga menyebabkan tumpukan sampah yang ada di beberapa titik di Kota Gorontalo tidak dapat diangkut semua oleh pihaknya.

Hal ini juga di akuinya membuat armada pengangkut sampah mengalami kewalahan, karena setiap harinya harus mengangkut sampah dengan over kapasitas.

“Kami memiliki 20 armada mobil dump truck dan 45 Container atau bak Arm Roll dan ada beberapa yang mengalami kerusakan dan sementara masih dalam proses perbaikan,” ungkap Anshar.

“Dan kekurangan Armada ini seringkali membuat kami mengangkut sampah melebihi kapasitas atau over kapasitas,” tambahnya.

Meski begitu, pihaknya telah semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat setiap harinya.

Untuk itu Ia juga berharap kepada masyarakat dapat mengolah sampah dengan secara mandiri agar ada keuntungan ekonomi sendiri yang bisa didapatkan.

Siapa Bertanggung Jawab?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Pemerintah daerah wajib menyediakan layanan pengangkutan dan pemrosesan sampah yang layak bagi masyarakat.

Selain itu, undang-undang juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah secara mandiri.

Namun, dalam praktiknya, keterbatasan armada dan kurangnya anggaran membuat layanan sampah menjadi tidak optimal.

Padahal, sebagai layanan publik, pengelolaan sampah harus menjadi prioritas agar tidak berdampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan masyarakat.

Anggaran Besar, Tapi untuk Siapa?

Setiap beberapa tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk pembelian kendaraan dinas bagi pejabat.

Berdasarkan data dari berbagai laporan keuangan daerah, pengadaan mobil dinas bisa mencapai miliaran rupiah.

Sebaliknya, alokasi anggaran untuk pengadaan dan peremajaan truk sampah sering kali jauh lebih kecil atau bahkan tidak menjadi prioritas.

Padahal, truk sampah bukan sekadar kendaraan biasa. Ia melayani kepentingan publik secara langsung, mengangkut limbah dari rumah-rumah warga dan menjaga kebersihan kota.

Jika kendaraan ini rusak atau tidak memadai, yang terdampak bukan hanya petugas kebersihan, tetapi seluruh masyarakat yang akan hidup di tengah tumpukan sampah.

Pelayanan Publik vs. Kepentingan Elit

Pelayanan publik seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran daerah. Truk sampah yang layak dan modern adalah kebutuhan mendesak untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keputusan politik lebih sering berpihak kepada kenyamanan pejabat daripada kebutuhan warga.

Sudah saatnya pemerintah daerah mengubah paradigma dan memprioritaskan anggaran untuk kepentingan rakyat banyak.

Jika mobil dinas bisa diganti setiap beberapa tahun sekali, mengapa truk sampah yang melayani ribuan warga dibiarkan berkarat dan usang?(*)

UMGO