Scroll Untuk Tutup Iklan
Gorontalo

Penjabat Gubernur Gorontalo Dorong Integrasi Indikator Kinerja OPD untuk Kesejahteraan Rakyat

120
×

Penjabat Gubernur Gorontalo Dorong Integrasi Indikator Kinerja OPD untuk Kesejahteraan Rakyat

Sebarkan artikel ini
Penjagub Ismail Pakaya didampingi Penjabat Sekdaprov Gorontalo saat mengikuti pembukaan Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja dan Reviu Pohon Kinerja serta Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik Penanganan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi, di Ballroom Hotel Yuliana Kota Gorontalo, Senin, (21/8/2024). (Foto – Nova)

DIGIMEDIA.ID – Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan dampak kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, mengimbau agar indikator kinerja OPD terintegrasi, realistis, dan dapat diukur.

Dia menekankan perlunya sinergi antara OPD dalam menyusun indikator kinerja guna mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam pidato pembukaan Bimbingan Teknis Penyusunan Indikator Kinerja dan Reviu Pohon Kinerja serta Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik Penanganan Kemiskinan, yang diadakan oleh Biro Organisasi di Ballroom Hotel Yuliana Kota Gorontalo pada Senin (21/8/2024)

Ismail menyampaikan contoh konkret tentang kebutuhan integrasi ini, “Misalnya, jika saya ingin menurunkan tingkat kemiskinan dua persen tahun depan, perlu dilibatkan berbagai OPD untuk mencapai tujuan ini.

Setiap OPD harus berkontribusi sesuai peran dan tanggung jawabnya. Kita tidak ingin ada situasi di mana satu dinas memberikan bantuan sapi kepada kelompok miskin, sementara dinas lain tidak memberikan bantuan seperti beras dan ikan. Inilah tantangan yang harus kita atasi,” jelas Ismail.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya memiliki data yang akurat untuk merancang perencanaan dan indikator kinerja yang efektif.

Data mengenai kelompok miskin harus dianalisis dengan seksama dan diintervensi bersama-sama. Ismail menekankan bahwa perlakuan terhadap kelompok miskin tidak boleh bersifat seragam, melainkan harus memperhatikan status desil masing-masing kelompok.

Lebih lanjut, Ismail menjelaskan bahwa intervensi dalam penanggulangan kemiskinan sebaiknya tidak hanya ditujukan pada kelompok IV yang tergolong miskin, melainkan juga pada kelompok III yang hampir miskin.

Fokus yang hanya pada kelompok IV dapat memberikan tekanan pada tingkat kemiskinan, namun kelompok III yang belum terlayani juga berisiko menimbulkan masalah kemiskinan yang tidak teratasi.

“Kami berencana untuk melacak data berdasarkan nama dan alamat di setiap kabupaten/kota. Pemerintah provinsi akan memberikan dukungan kepada kabupaten/kota dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan ini harus menjadi tujuan besar kita semua,” tegasnya.

Selain itu, Ismail juga menyoroti aspek indikator yang realistis. Ia menekankan bahwa OPD tidak boleh menetapkan target yang tinggi tetapi diikuti dengan alokasi anggaran yang minim.

Sebaliknya, anggaran besar juga harus diiringi dengan indikator yang realistis.

Dalam hal ini, kesesuaian antara target dan alokasi anggaran menjadi faktor kunci untuk mencapai hasil yang efektif dan terukur.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UMGO