DIGIMEDIA.ID – Pada naskah kajian RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029, telah dicantumkan bahwa Pemprov Gorontalo akan memprogramkan kegiatan relokasi rumah bagi warga masyarakat yang bermukim di kawasan negative list.
Salah satu kawasan yang diusulkan untuk relokasi adalah Pohuwato Timur, yang saat ini sedang diajukan oleh Pemkab Pohuwato bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi.
Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menegaskan komitmen pemerintahannya, bersama Gubernur Gusnar Ismail serta Pemda Kabupaten/Kota, dalam mendukung program-program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Kementerian PKP sendiri merupakan lembaga baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Kami sangat berharap bahwa kunjungan ini dapat mempererat hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan program tiga juta rumah,” ujar Idah saat hadir mendampingi Wakil Menteri PKP dalam Seminar Nasional Perumahan di Marisa, Pohuwato, Selasa (25/2/2025).
Menurutnya, dengan adanya kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah, lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati hunian yang layak, aman, dan nyaman.
Oleh karena itu, sinergi yang terjalin dalam seminar ini diharapkan dapat mempercepat implementasi program perumahan yang telah dicanangkan sejak tahun 2024.
Ketua TP-PKK Provinsi Gorontalo dua periode ini mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2017 hingga 2024, Pemprov Gorontalo telah berkontribusi dalam program penyediaan rumah layak huni.
Selama periode tersebut, sebanyak 2.467 unit rumah telah dibangun, Dari jumlah tersebut, sekitar 13,05% atau 322 unit berada di Kabupaten Pohuwato.
Menurut Idah, Seminar Nasional Perumahan yang digelar kali ini merupakan bagian dari upaya daerah dalam mendukung realisasi program tiga juta rumah yang telah dicanangkan oleh Kementerian PKP sejak tahun 2024.
Ia mengakui bahwa masih terdapat tantangan besar dalam implementasi program tersebut, namun pihaknya optimistis dapat berkontribusi secara maksimal.
“Memang kita lihat banyak tantangannya, tapi kami yakin program ini bisa tercapai, kami di daerah mendukung penuh program ini, Pak Wamen,” tegasnya.
Seminar diakhiri dengan peluncuran program Desa Sehat oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, didampingi Satgas Perumahan RI, Komisioner BP Tapera, dan Direktur Pembiayaan BP Tapera.
Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen dari 20 desa untuk mendukung pembangunan rumah pedesaan, serta penyerahan hibah tanah dan sertifikat bagi warga yang membutuhkan.(*)
