KOTA GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo memperbaiki tujuh ruas jalan rusak dengan mengombinasikan pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan program Inpres Jalan Daerah (IJD). Sejumlah pekerjaan ditargetkan segera rampung.
Tujuh ruas jalan yang masuk dalam program perbaikan tersebut meliputi Jalan Zainal Umar Sidiki atau Eks Jalan Palma, Jalan Pangeran Hidayat II, Jalan Taman Buah, dan Jalan Rambutan.
Selanjutnya, terdapat Jalan Taman Surya, Jalan Adam Zakaria, serta Jalan Manado. Penanganan ketujuh ruas itu menggunakan sumber pembiayaan berbeda sesuai dengan alokasi anggaran masing-masing.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, Meydi N. Silangen, menjelaskan empat ruas jalan dibiayai melalui PAD, yakni Eks Jalan Palma, Jalan Pangeran Hidayat II, Jalan Taman Buah, dan Jalan Rambutan.
Sementara itu, Jalan Taman Surya dan Jalan Adam Zakaria mendapatkan pendanaan melalui program IJD. Adapun perbaikan Jalan Manado dilaksanakan menggunakan anggaran pemeliharaan.
“Jalan Zainal Umar Sidiki atau Eks Jalan Palma, Jalan Pangeran Hidayat II, Jalan Taman Buah, dan Jalan Rambutan dibiayai PAD. Kemudian Jalan Taman Surya dan Jalan Adam Zakaria didanai IJD, sedangkan Jalan Manado lewat biaya pemeliharaan,” ungkap Meydi.
Dalam proses pengusulan anggaran, terdapat perubahan pada rencana penanganan Jalan Palma. Ruas tersebut awalnya diusulkan melalui program IJD, tetapi kemudian dialihkan ke pembiayaan PAD.
“Awalnya Jalan Palma diusulkan IJD, tapi karena lama dikerjakan jadi diganti usulannya ke Adam Zakaria,” tambah Meydi.
Dari tujuh ruas jalan yang ditangani, tiga di antaranya, yakni Eks Jalan Palma, Jalan Pangeran Hidayat II, dan Jalan Taman Buah, disebut akan segera menyelesaikan pekerjaannya.
Adapun ruas lainnya masih berada dalam tahapan berbeda. Jalan Taman Surya sedang dikerjakan, sedangkan Jalan Manado masih dalam proses pengadaan dan Jalan Rambutan dijadwalkan mulai dikerjakan pada Senin pekan depan.
Meydi menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan di Kota Gorontalo tidak berhenti pada program tahun ini. Pemerintah kota akan melanjutkan penanganan pada tahun-tahun berikutnya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan.
“Artinya, yang rusaknya parah akan diprioritaskan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, berkurangnya dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat berdampak pada kemampuan pembiayaan pembangunan. Kondisi tersebut membuat pemerintah kota perlu mengandalkan PAD untuk mendukung keberlanjutan perbaikan infrastruktur.
Karena itu, masyarakat diimbau memenuhi kewajiban membayar pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.(*)
