KABGOR – Pemerintah Kabupaten Gorontalo memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah melalui kerja sama teknis penilaian aset bersama KPKNL Gorontalo untuk meminimalisasi potensi kebocoran kekayaan negara.
Penilaian aset yang akurat dinilai sangat krusial untuk memastikan seluruh kekayaan daerah tercatat sesuai nilai sebenarnya. Langkah ini sekaligus mendorong pemanfaatan aset daerah yang lebih optimal.
Selain mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah, pencatatan yang presisi berdampak langsung pada peningkatkan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Kebocoran potensi kekayaan negara pun dapat dicegah sejak dini.
Sinergi ini juga menyasar optimalisasi pemanfaatan serta pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD). Pemkab Gorontalo berkomitmen menjaga tertib administrasi di seluruh tingkatan pengelolaan aset.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menegaskan pentingnya koordinasi teknis untuk memastikan pendataan dan penilaian Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan secara akurat, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini dinilai penting untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang akuntabel.
“Nilai Barang Milik Daerah kita terdata secara akurat,” ujarnya saat pertemuan koordinasi teknis yang digelar di Kantor KPKNL Gorontalo, Kamis (8/10/2026).
Sugondo juga menekankan pentingnya kemitraan strategis dengan instansi vertikal dalam mendukung pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, sinergi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola aset daerah.
“Kerja sama dengan KPKNL Gorontalo menjadi kunci utama,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati sejumlah langkah strategis. Kesepakatan meliputi penetapan jadwal penilaian lapangan serta pemetaan prioritas aset yang akan segera ditindaklanjuti.
Langkah percepatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Pemkab Gorontalo. Pemerintah daerah bertekad mempertahankan opini keuangan yang bersih serta meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan.(*)
