DIGIMEDIA.ID – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun turut menghadiri Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan JKN 2026 yang membahas evaluasi layanan BPJS Kesehatan dan penguatan sosialisasi program kesehatan gratis, di Ruang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (12/3/2026)
Kegiatan ini menjadi agenda rutin untuk membahas pelaksanaan Program BPJS Kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Gorontalo.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan layanan kesehatan turut dibahas, termasuk masih adanya beberapa jenis penyakit yang belum sepenuhnya tercover dalam layanan BPJS Kesehatan.
Selain itu, muncul juga kasus pasien yang harus pulang lebih cepat dari rumah sakit meskipun kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih setelah menjalani operasi.
Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pasien dan menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Di sisi lain, program layanan kesehatan gratis yang disampaikan oleh dokter anak dalam forum tersebut mendapat apresiasi dari peserta.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Provinsi Gorontalo saat ini menempati peringkat pertama dalam capaian layanan kesehatan gratis.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, menilai capaian tersebut patut dipertahankan.
Namun menurutnya, program kesehatan gratis perlu disosialisasikan secara lebih luas agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.
Ia menilai program pemeriksaan kesehatan gratis selama ini masih terbatas pada momentum tertentu, seperti peringatan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo.
“Layanan kesehatan gratis sebaiknya tidak hanya dilaksanakan pada momentum tertentu saja. Jika memungkinkan, setiap puskesmas dapat membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Ghalib juga menekankan pentingnya fleksibilitas layanan bagi masyarakat yang tidak dapat hadir pada hari pelaksanaan tertentu.
“Apabila masyarakat tidak dapat hadir pada hari pelaksanaan tertentu, maka layanan kesehatan gratis seharusnya tetap dapat diakses pada hari-hari lainnya,” tambahnya.
Menurutnya, meskipun Provinsi Gorontalo telah meraih peringkat pertama dalam layanan kesehatan gratis, pemerintah daerah tidak boleh lengah.
Sosialisasi program kesehatan dinilai perlu terus dilakukan hingga ke tingkat desa agar masyarakat memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.
“Jika penyakit dapat dicegah sejak awal, maka potensi kemiskinan akibat biaya kesehatan juga bisa ditekan. Ini sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi beban anggaran jaminan kesehatan,” ungkapnya.(*)
