Scroll Untuk Tutup Iklan
Nasional

Sri Wahyunin: Gorontalo, baru Kabupaten Bone Bolango yang memiliki Mall Pelayanan Publik

427
×

Sri Wahyunin: Gorontalo, baru Kabupaten Bone Bolango yang memiliki Mall Pelayanan Publik

Sebarkan artikel ini
Penjagub Gorontalo Ismail Pakaya saat menghadiri peresmian 10 Mal Pelayanan Publik (MPP) di gedung Assebly Hall Hotel Bidakara di Jakarta Selatan, Selasa (31/11/2023). Foto: Zakir. [Arsip Pemprov Gorontalo]

DIGIMEDIA.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di gedung Assebly Hall Hotel Bidakara di Jakarta Selatan, Selasa (31/11/2023).

Dalam acara tersebut, juga dilakukan peresmian 10 MPP yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu yang hadir dalam peresmian tersebut adalah Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya.

Pasang Iklan Baris disini, Hub 085945868525
Pasang Iklan Baris disini, Hub 085945868525

Menpan RB mengatakan, MPP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Ia menegaskan, bahwa pihaknya akan terus mengawasi kinerja MPP setiap minggunya dengan cara mengirimkan video yang menunjukkan kondisi MPP, apakah ramai dikunjungi oleh masyarakat atau tidak.

“Sekarang kami terus evaluasi, setiap Minggu kami minta Bu Diah (Deputi bidang Pelayanan Publik) untuk memonitor apakah MPP setelah diresmikan hidup atau mati,” katanya.

10 MPP yang diresmikan tersebut berlokasi di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lebak, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Palangkaraya.

Selain itu, ada juga di Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Bone.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Sri Wahyunin Daeng Matona mengungkapkan, bahwa di Provinsi Gorontalo baru ada satu kabupaten yang memiliki MPP, yaitu Kabupaten Bone Bolango.

Empat kabupaten dan satu kota lainnya masih dalam proses pembangunan atau belum memiliki dokumen perencanaan.

“Untuk Kota Gorontalo dan Kabupaten Boalemo memang belum ada dokumen perencanaannya. Kemudian anggarannya juga belum ada..”

“Untuk Gorut dan Kabupaten Gorontalo di Limboto sedang dibangun. Memang baru merintis,” jelasnya.

Baca Juga  Perjuangan dan Pengorbanan, Biksu Thudong Sampai di Candi Borobudur Setelah Berbulan-Bulan Berjalan Kaki

Ia menambahkan, bahwa untuk Kabupaten Pohuwato sebenarnya sudah ada progres pembangunan MPP.

Namun karena adanya kebakaran kantor Bupati Pohuwato beberapa waktu lalu, maka pembangunan MPP harus ditunda sementara.

Ia berharap, semua kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo bisa segera memiliki MPP.

“MPP ini penting untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik seperti SKCK, KTP, dan lain-lain..”

“Pak penjagub juga menyarankan untuk gedungnya jangan besar-besar, yang penting bisa dimanfaatkan,” tuturnya.

MPP memiliki empat ekosistem pelayanan publik, yaitu direct service, mobile service atau layanan bergerak, self service dan electronic service.

Dengan adanya MPP, diharapkan pelayanan publik bisa lebih cepat dan mudah bagi masyarakat.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Honda