DIGIMEDIA.ID – Puncak musim hujan tertinggi di Provinsi Gorontalo diprediksi oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Gorontalo, Ot Oral Sem Wilar, akan terjadi pada bulan Januari.
Informasi BMKG ini disampaikan oleh Ot dalam sebuah pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di Aula Rudis Gubernur pada Selasa (12/9/2023).
Menurut Ot, puncak hujan tertinggi diperkirakan akan terjadi pada bulan Januari di Provinsi Gorontalo. Namun, ia juga menyebutkan bahwa awal musim hujan di wilayah tersebut memiliki delapan zona musim yang berbeda, dengan setiap zona memiliki tingkat curah hujan yang serupa.
Gorontalo Utara dan sebagian kecil Pohuwato bagian utara diperkirakan akan mengalami musim hujan pada awal November, sementara September masih dianggap sebagai puncak kemarau dengan curah hujan rendah, berkisar antara 0 hingga 50 ml.
Bulan Oktober diperkirakan akan melihat peningkatan sedikit dengan rata-rata curah hujan sekitar 50-100 ml, dan November diprediksi memiliki rata-rata curah hujan sekitar 100-150 ml.
Ot juga mengungkapkan bahwa musim kemarau paling lambat akan tiba di daerah bagian Tilamuta dan Taluditi pada bulan Desember.
Namun, ia menegaskan bahwa meskipun perkembangan cuaca mungkin akan agak lambat dari biasanya, sifat hujan di tahun 2023-2024 diprediksi akan normal sepanjang tahun tersebut.
Menanggapi laporan dari BMKG ini, Penjabat Gubernur Ismail segera mengambil langkah-langkah tindakan dengan menanyakan ketersediaan pasokan bahan pangan seperti gula dan beras kepada pihak Bulog.
Ia juga meminta agar Bulog dan bupati/walikota di setiap daerah bersiap-siap menghadapi kondisi cuaca yang telah diprediksi oleh BMKG.
Selain itu, Ismail meminta Bulog untuk mengambil gula pasir dari petani tebu dengan pembagian 60/40 bersama pabrik gula Gorontalo.
Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap dampak kekeringan atau banjir yang mungkin terjadi. Ia juga mengajak bupati/walikota setuju untuk mengeluarkan surat penetapan siaga darurat sebagai syarat administrasi dari Bulog untuk mengambil Cadangan Beras Pemerintah.
Ismail menjelaskan bahwa khusus untuk kecamatan dan desa yang terdampak oleh kekeringan, mereka dapat menggunakan cadangan beras pemerintah dengan batas maksimal 100 ton di Bulog.
Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kabupaten/kota menghadapi musim hujan yang telah diprediksi oleh BMKG, sehingga dapat menghindari kemungkinan banjir di masa mendatang.(*)
